Take a fresh look at your lifestyle.

Empat Kali Tunda RDP dengan VDNI dan KPILH, , DPRD Provinsi Diduga “Kenyang”

+100%-

KENDARI, Sultrademo.co– Koonsorsium Pemerhati Investasi Lingkungan Hidup (KPILH) Sulawesi Tenggara kembali berkomentar atas penundaan penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dijadwalkan oleh Ketua Komisi III DPRD Sultra pada hari Senin 5 Agustus dan tanggal 7 Agustus 2019 terkait tuntutan KPILH terhadap PT. VDNI yang dianilai Offside.

“Sudah empat kali ditunda, kami datang menunggu bodoh untuk RDP tapi ditunda ji juga, ini pasti DPRD sudah kenyang, makanya mereka tidak serius mengawal tuntutan kami terhadap VDNI ” ucap Koordinator KPILH, Ahmad Zainul, Rabu,(7/8)

Ahmad Zainul menduga antara DPRD Provinsi dan PT VDNI sudah terjadi perselingkuhan. Pasalnya telah berapa kali DPRD janji RDP tapi tidak pernah terjadi.

“Telah banyak janji-janji yang diberikan oleh pihak DPRD Sultra yang kemudian menjanjikan kepada teman – teman koonsorsium akan menyelenggarakan RDP. Suda duakali adanya upaya pengunduran – pengunduran dan pembatalan – pembatalan, pertama saya dijanji sekitar seminggu yang lalu, setelah itu saya menyelenggarakan aksi bersama teman – teman konsorsium dan dijanji langsung oleh Ketua Komisi untuk hearing waktu itu pada hari senin tgl 5 Agustus jam 10, Trus tanggal 7 hari ini namun batal lagi,” bebernya.

Parahnya, lanjut Mantan Ketua BEM FUAD IAIN ini, DRPD Provinsi beralibi bahwa pembatalan itu disebabkan oleh belum adanya surat undangan yang ditujukan kepada VDNI dan Intansi terkait.

“Alasan yang tidak bertanggung jawab sebagai wakil rakyat, masa DRPD beralasan belum membuat undangan pemanggilan kepada pimpinan PT VDNI dan instansi terkait, Diskrimsus Polda, Dinas Lingkungan Hidup Prov, Dinas ESDM Prov, BPN Konawe, Bupati Konawe, Perijinan Prov, Dinas Kehutanan dan KPH laiwoi untuk menghadiri RDP, inikan alasan mati, sudah berminggu – minggu belum buat undangan, ” kesal Zainul

advertize

advertize

“Saya mengonfirmasi kepada sekretariat DPRD ternyata undangan belum ada dengan alasan yang menulis catatan undangan sedang pulang kampung, kemudian saya dijanjikan lagi, rabu 7 Agustus pukul 10 pagi, namun sampai sekarang tidak jadi lagi, ” cetusnya.

Dia menegaskan, tidak akan tinggal diam atas masalah VDNI. Dirinya menduga kuat, DPRD Sultra dan VDNI sudah bermain mata.

“Kita lihat saja nanti, kami adalah putra daerah Konawe yang melaknat perbuatan kotor seperti itu, kami akan datang dengan massa yang lebih banyak,” pungkasnya.

Sementara salah seorang Staf Komisi III yang dihubungi melalui via telepon menjelaskan, belum adanya RDP seperti yang dimaksudkan KPILH disebabkan oleh kesibukan dan padatnya jadwal Anggota Dewan dalam melaksankan tugas-tugas kerakyatan.

Saat ditanya apakah benar pihaknya belum mengundang pihak-pihak terkait, staf tersebut tidak menampik dan tidak mengiyakan.

“Datang saja temui bidang aspirasi nanti dijelaskan,” singkatnya Rabu 7/8.

Laporan : Adin
Editor : AK

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend