Take a fresh look at your lifestyle.

MK Tolak Gugatan PKS Terkait Perolehan Suara PBB di Konawe dan Konut

+100%-

JAKARTA, Sultrademo.co – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia akhirnya menolak gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas laporannya yang menduga terdapat penambahan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pilcaleg tingkat Provinsi Sultra Dapil Enam, yakni Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.

Dalam gugatannya, PKS mengugat Keputusan KPU perihal penetapan perolehan suara PBB karena dinilai terdapat penambahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara.

“Alhamdulillah gugatan itu ditolak MK sebab tidak bisa mereka buktikan, Ketua Majelis Hakim, dalam hal ini ketua MK menyatakan menolak permohonan pemohon karena tidak bisa membuktikan,” jelas Nur Rahmat Karno, salah seorang kuasa hukum PBB.

Mereka (PKS, red) sambung Rahmat, melampirkan bukti gugatan dari hasil scan C1 di Situng KPU, sementara pihaknya menyimpan bukti hasil pleno C1 dari KPPS dan PPK.

Ketgam : Nur Rahmat Karno, SH., MH (kiri). Foto : Istimewa

“Itu tidak sesuai, bukti yang mereka lampirkan tidak bisa dijadikan bukti, intinya MK menolak gugatan pemohon,” katanya.

Ditempat yang sama, Khalid Usman menambahkan, bahwa permohonan pemohon tidak jelas. Pemohon tidak menguraikan, siapa, dimana, bagaimana dan kapan terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut, pemohon tidak mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DA2 dan mengajukan laporan ke Bawaslu.

advertize

advertize

Ketgam: Kuasa Hukum PBB, Nur Rahmat Karno (kiri), Khalid Usman, SH (tengah), dan Fahd Atsur SH., MH (kanan)

Selain itu, terdapat ketidak sesuaian antara jumlah total penambahan yang pemohon dalilkan di posita dengan jumlah total penambahan pada petitum permohonan pemohon.

“Berdasarakan itu, maka dinyatakan permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga ditolak MK,” tambah Khalid Usman, yang juga salah satu dari 20 orang kuasa hukum PBB khusus menangani sengketa di Konut,  Konawe dan Konkep

Fadh Atsur menambahkan, PKS mengugat keputusan KPU Provinsi Sultra nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten secara nasional.

Dimana dalam penetapan itu, PKB berhasil meraup suara di dapil enam sebanyak 14750 suara, sementara PKS sebanyak 14712.

“Itulah yang pemohon gugat,  tapu alhamdulillah tidak bisa terbuktikan,  itu artinya,  PBB tetap menjadi pemenang di dapip enam, ” tutup Kuasa Hukum partai besutan Yusril Iza Mahendra itu. Kamis 8/8.

Laporan : AK
Editor Aliyadin Koteo.

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend