Take a fresh look at your lifestyle.

KABINET SEBAGAI PENGAWAL EFEKTIVITAS DAN STABILITAS SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

+100%-

 

 

 

Dr. Bachtiar, SH.MH.

Dosen Pascasarjana Universitas Pamulang

Sejak awal pendiriannya, Republik ini didesain sistem pemerintahan presidensial, meskipun dalam perjalanannya pernah juga menganut sistem parlementer (UUD RIS & UUDS), pasca reformasi kembali diteguhkan. Hal tersebut terkonfirmasi dalam UUD NRI 1945:

  • Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
  • Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”
  • Pasal 7C “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.
  • Pasal 7A “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
  • Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
  • Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”, “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Pasca reformasi konstitusi, baik lembaga Kepresiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif, maupun MPR/DPR/DPD yang menjalankan kekuasaan legislatif, memiliki kedudukan yang sederajat yang dalam menjalankan kekuasaan tersebut saling mengimbangi. Presiden Republik Indonesia adalah satu-satunya orang yang memimpin seluruh pemerintahan, memegang kekuasaan penuh untuk menjalankan roda pemerintahannya. Dengan lain kata, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. 

Kedudukan Presiden tidak bergantung pada parlemen seperti dalam sistem parlementer. DPR ataupun MPR tidak dapat dengan mudah memberhentikan Presiden dan atau Wakil Pesiden dalam masa jabatannya, kecuali karena melakukan pelanggaran hukum tertentu yang harus diputuskan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dalam forum pengadilan Mahkamah Konstitusi. Begitupun sebaliknya Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. 

Pertanggungjawaban presiden bukan pada parlemen, karena itu tidak ada mosi tidak percaya, tetapi kepada konstitusi. Namun demikian, seperti di AS, presiden dapat diberhentikan dari jabatan melalui mekanisme impeachment apabila melakukan pengkhianatan, menerima suap, dan melakukan kejahatan serius (treason, bribery, or other hight crime, and misdemeanors).

Dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Para menteri ini bertanggung jawab kepada Presiden bukan kepada DPR karena statusnya sebagai pembantu presiden. Menteri-menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan inilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan (pouvoir executive). Menteri-lah yang paling mengetahui hal-hal mengenai lingkungan pekerjaannya. Menteri memiliki pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara mengenai kementerian yang dipimpinnya. 

Dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima, menteri-menteri sebagai pembantu presiden perlu membangun relasi yang kuat dan sinergisitas dengan lembaga-lembaga negara lain termasuk dengan DPR dan DPD dalam rangka penguatan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan amanat rakyat. Bagaimana pun Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya membutuhkan dukungan lembaga legislatif (DPR/DPD). Tanpa dukungan itu, presiden akan menghadapi situasi sulit untuk membangun efektifitas dan stabilitas pemerintahan.

Lowell Barrington dalam bukunya “Comparative Politics, Structures and Choices”. (2013:194) menyatakan, badan legislatif dan badan eksekutif adalah komponen kunci dari struktur politik suatu negara, dan salah satu karakter penting dari sistem politik adalah pembagian kekuasaan antara badan legislatif dan badan eksekutif. Mengapa demikian, jawabannya tentu berkenaan dengan efektivitas dan stabilitas pemerintahan, dimana keadaan tersebut sangat ditentukan oleh keandalan relasi antara badan eksekutif dan badan legislatif. 

Dalam praktik presidensialisme multipartai di Indonesia, potensi terganggunya efektivitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terlihat sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil pemilu 2004 menempatkan SBY sebagai Presiden dengan dukungan suara minoritas di DPR yaitu hanya didukung modal awal 7% suara, sehingga perlu merangkul partai lain. Tetapi langkah itu tidak mengurangi ketegangan antara SBY dan DPR. 

Kondisi ini membuat relasi antara presiden dan DPR seringkali menjadi tidak harmonis sehingga berpotensi menghambat efektivitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidak sedikit program-program pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen mendapatkan resistensi dari DPR, bahkan ditolak oleh DPR. Dengan demikian program atau rencana kerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Secara teoritik para ahli HTN dan Politik umumnya berpendangan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah berkenaan dengan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian yang dilaksanakan. Observasi dan kajian yang dilakukan oleh Mainwaring (2008) menunujukkan bahwa sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai yang dilaksanakan di beberapa negara gagal untuk menciptakan pemerintahan yang ideal. Amerika Serikat berhasil menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil karena menggunakan kombinasi sistem presidensial dan dwi partai.

Namun demikian, hal yang luput dari perhatian, ternyata efektivitas dan stabilitas pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh personalitas unsur-unsur pembantu presiden yakni menteri-menteri dalam menterjemahkan visi, misi, dan program Presiden. Beberapa menteri di kabinet lebih menunjukkan loyalitas kepada ketua partainya dibandingkan dengan kepada presiden. Atau bahkan para pembantu presiden tersebut lebih disibukkan dengan kegiatan konsolidasi internal partai politik dibandingkan dengan membantu presiden mengimplementasikan program-program pemerintah. Tidak bisa dipungkiri kabinet hasil koalisi ini sering terjadi conflict of interest karena pejabat partai politik yang ditunjuk sebagai menteri tidak mengundurkan diri dari jabatan di partai politik.

Oleh karena itu, perlu dibangun menteri-menteri sebagai unsur pembantu presiden yang mumpuni, tidak hanya sekedar memiliki integritas tinggi dengan basis kompetensi yang sangat memadai dalam menjalankan tugas, tetapi juga mampu membangun komunikasi politik yang konstruktif dengan lembaga legislatif. Menteri ialah jabatan politis. Oleh karenanya, diperlukan kepiawaian mengelola sumber daya dan jaringan komunikasi lintas sektoral agar seluruh program dan prioritas kebijakan pemerintah bisa diimplementasikan dengan optimal. Faktor kemampuan berkomunikasi, lobby, dan menjaga dan mempertahankan dukungan dari DPR/DPD oleh Presiden yang secara teknis diterjemahkan oleh para menteri, sangat penting dalam menciptakan pemerintah yang efektif dan stabil.

Struktur kabinet pemerintahan presidensial mendatang perlu dipastikan mampu mendorong adanya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ramping atau gemuknya kabinet bukan pokok persoalan utama. kabinet nanti pun harus berisikan orang-orang yang satu visi dan misi dengan presiden, selain ahli di bidangnya dan tidak terbelenggu kepentingan partai. Pemerintah diberi amanah oleh rakyat untuk melaksanakan pembangunan, sedangkan DPR mengawasi pelaksanaan pembangunan. Pembangunan akan berjalan dengan baik jika kedua lembaga berjalan bersama-sama, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Relasi antara DPR dengan pihak eksekutif yang tidak harmonis dan cenderung memanas harus dihindari karena akan merugikan rakyat. Jangan sampai terjadi apa yang gambarkan David R Mayhew, sistem pemerintahan presidensial terjebak dalam pemerintahan yang terbelah (deviden government) sebagai akibat mayoritas anggota legislatif menentukan pilihan politik yang berbeda dengan pemerintah. Kemungkinan ini akan terjadi karena kedua lembaga tersebut mendapat mandat yang sama langsung dari rakyat. apalagi dikaitkan dengan sistem presidensial yang dibangun dalam sistem multipartai. Hal demikian akan mengganggu dan mengancam kelangsungan dan stabilitas pemerintah dalam sistem pemerintahan presidensial.

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend