Take a fresh look at your lifestyle.

Lepidak Sultra Minta Pokja 07 PU Butur Black List CV Putra Perdana

+100%-

Buton Utara, Sultrademo.co– Lembaga Pemerhati Inprastruktur Daerah dan Anti Korupsi (Lepidak) Provinsi Sultra meminta Kelompok Kerja 07 Dinas Pekerjaan Umum(PU) Kabupaten Buton Utara untuk black list (daftar hitam) CV Putra Perdana yang turut tender pekerjaan Penataan RTH Mina-Minanga tahun 2019.

Pasalnya, CV. Putra Perdana hanya melaporkan SKP bulan Februari 2019, dan tidak melaporkan SKP terakhir, disamping itu, berdasarkan LPSE Kota Bau Bau, CV Putra Perdana sedang terikat kontrak dengan Dinas Pariwisata Bau-Bau proyek penataan Lanscep kawasan wisata Samparona 400 m2 yang dilaksanakan sejak Juli 2019. Tidak hanya itu, CV Putra Perdana juga tidak mengisi daftar isian kualifikasi yang didalamnya tercantum pekerjaan yang sedang dilaksanakan serta tidak memenuhi dokumen persyaratan tender lainnya.

Marwan sapaan akrab Hermawan menegaskan, akan membuktikan kepada penegak hukum jika Pokja tetap memaksakan perusahaan CV. Putra Perdana memenangkan pekerjaaan RTH. Unsur rekayasa dan manipulatif tender itu akan ia bongkar sampai tuntas.

Karena sejak awal tender yang dinilai akal-akalan itu sudah diketahui. Pihaknya bahkan sudah mengingatkan Pokja melalui surat resmi supaya bekerja secara profesional.

Masih kata Mawan, pihaknya juga telah menggelar aksi di kantor BPK, Kejati dan Polda pada Jumat tanggal 06 kemarin untuk mengingatkan, sekaligus memberikan warning kepada Pokja PU Butur. Mestinya, tambah dia, Bupati Butur sudah harus turun tangan untuk mengantisipasi pelanggaran dan dugaan konspirasi itu.

“Jadi CV Putra Perdana diduga kuat tidak memberikan dokumen yang sebenar-benarnya kepada Pokja 07 PU UKPBJ Butur tentang sisa kemampuan paket dan tidak mengisi daftar isian Kualifikasi, sebab itu sesuai ketentuan Pokja 07 PU Mubar harus black List, karena kalau tidak kami khawatir itu menjadi potensi kerugian negara, dan akan kami laporkan ke KPK, dan lembaga terkait lainnya. katanya. Senin 08/9/19.

advertize

advertize

Sementara itu menurut Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( P31) Khalid Mustafa kami jumpai pasca seminar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menerangkan terkait kasus itu, dan bila benar apa yang didugakan oleh LSM yang ada di asulawesi Tenggara itu maka sanksi administrasi yang akan dilakukan berupa Blacklist terhadap perusahaan tersebut.

Jika Pokja tidak melakukan itu bahkan tetap memenangkan perusahaan tersebut, maka dapat diindikasikan ada persengkongkolan perusahaan tersebut dengan pokja.

Tapi itukan belum terjadi, lanjut dia. Faktanya pokja belum mengumumkan pemenangnya, sebab data Isian kualifikasi itu wajib di isi sesuai pedoman Perpres dan dokumen pemilihannya.

“Kalau terbukti ada pekerjaan sementara berjalan lantas tidak di muat di dalam pekerjaan yang sedang di laksanakan maka penyedia sudah melakukan kebohongan dan melanggar ketentuan Keppres 16 tahun 2018 dan Dokumen Pemilihan Tender di dalam tata cara evaluasi kualifikasi itu di atur pada Angka 7 Persyaratan SKP dengan ketentuan Huruf B. Peserta Wajib mengisi Pekerjaan yang sedang di laksanakan artinya klau Peserta tidak mengisi tabel isian kualifikasi pekerjaan yang sedang di laksanakan maka hukumnya wajib di gugurkan, seharus perusahaan tersebut tidak di undang dalam pembuktian kualifikasi, berarti pokja tidak melakukan Evaluasi dong”terangnya.

Sementara itu, Ketua UKPBJ Setda Kab. Buton Utara sekaligus Ketua Pokja 07 PU, Aswad dihubungi via telepon untuk dikoonfirmasi tidak dapat menjawab, dan cenderung mengabaiakan untuk merespon.

Laporan : Ali
Editor :AK

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend