Take a fresh look at your lifestyle.

Pengawasan Partisipatif Berkelanjutan; Sebuah Pendekatan Alternatif-Integralistik

Oleh: Ahmad Iskandar Z (Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)

+100%-

Quis custodiet ipsos custodes? Siapa yang akan mengawasi para pengawas? Pertanyaan satire dari kutipan dialog dalam novel ‘Digital Fortress’ karya Dan Brown yang ditukil dari seorang pujangga Romawi, Juvenal, sengaja penulis kutip sebagai pertanyaan fundamental, yang membawa pemikiran tentang perlunya membentuk sparring-partner yang berbentuk organ-organ sosial atau individu-individu yang mampu berperan mengawasi para pengawas Pemilu/Pilkada (watcher) yang dilaksanakan secara independen dan terintegrasi dengan organ Bawaslu itu sendiri.

Adalah Pengawasan Partisipatif sebuah program yang lahir dari sintesa dari proses reflektif Bawaslu dan desakan kebutuhan publik untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Sebagai sebuah program teknis, Pengawasan Partisipatif yang digagas oleh Bawaslu merupakan bentuk respon positif dan konkrit atas Quis custodiet ipsos custodes. Menurut Moch. Afifuddin, dalam e-book Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif, Program Pusat Pengawasan Partisipatif terbagi kedalam 7 (tujuh) Program besar meliputi Gowaslu, pengelolaan media sosial, forum warga pengawasan, Gempar atau Gerakan Partisipatif Pemilu, SAKA Adyhasta Pemilu, Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengawasan Penyelengaraan Pemilu, dan Pojok Pengawasan (2017:5).
Dilihat dari fungsinya, pengawasan partisipatif berfungsi seb

agai metode sekaligus substansi. Pengawasan partisipatif sebagai metode merupakan pemikiran tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kriteria-kriteria atau prosedur-prosedur terlembaga, seperti forum warga pengawasan dan seterusnya. Sedangkan sebagai substansi, pengawasan partisipatif merujuk pada status quo rakyat selaku pemilik sah kedaulatan, apakah rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengawasi para pengawas Pemilu dan seterusnya. Refleksi ini pada hakikatnya bisa dilihat dengan meminjam pengertian ‘intersubjektif’ yang ditawarkan F. Budi Hardiman yang terilhami dari teori dirkursus Habermas, yang dalam pengertian kontekstualnya, meletakkan posisi Negara (organ penyelenggara) dengan rakyat sebagai otoritas yang equal, dengan mendorong adanya prosedur pembentukan kanal-kanal demokratisasi atau saluran-saluran partisipasi (Demokrasi Deliberatif, 2014).

Dalam Negara Hukum Demokratis seperti Indonesia, posisi ‘intersubjektif’ dapat mengikis resistensi paradigma superordinasi yang diwakili oleh organ penyelenggara Negara versus subordinasi yang diwakili oleh unit-unit masyarakat sipil. Pandangan ini merupakan sintesis dari kedaulatan rakyat (demos) vis a vis kedaulatan hukum (nomos), yang secara yuridis, terekspresikan melalui Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui status rakyat sebagai subjek kedaulatan yang pelaksanaannya melalui prosedur hukum yang demokratis.

Problem Pengawasan Partisipatif

advertize

advertize

Sebagai wadah atau saluran yang terprogramatik dan teknis, program pusat pengawasan Partisipatif Pemilu tentu tidak hadir dalam ruang hampa yang kosong akan kendala dan tantangan, selalu saja akan terdapat kelemahan dan kelebihan sebagai manifestasi proses yang interaktif dan dinamis, yang tentu saja dapat mempengaruhi konsepsi dan tindakan-tindakan teknis partisipatif. Dalam e-book Panduan Pengawasan Partisipatif yang diterbitkan Bawaslu tahun 2017, diksi ‘Pengawasan Partisipatif’ diterjemahkan sebagai ‘Pengawasan Partisipatif Pemilu’, penerjemahan ini problematis. Sebab, tidak satupun terdapat diksi atau terma Pengawasan Partisipatif Pilkada sebagai sesuatu yang inheren dan terprogram masuk kedalam e-book Panduan Pengawasan Partisipatif. Hal ini membuat e-book tersebut berkarakter eksklusif karena hanya menerjemahkan tindakan-tindakan pengawasan Partisipatif sebagai aktivitas Partisipasi masyarakat dalam Pemilu (bukan Pemilu dan Pilkada). Padahal, ditahun yang sama (2017 dan 2018), terdapat 2 (dua) irisan tahapan yang saling menindih yakni tahapan Pemilu dan Pilkada. Program pembentukan pusat pengawasan partisipatif Pemilu, juga cenderung berorientasi ‘single use plan’, yakni sebuah program yang tidak memiliki keberlangsungan dalam periode yang cukup panjang atau lama, karena hanya digunakan sekali-pakai. Pertanyaan kritisnya, setelah Pemilu usai apakah perangkatnya masih bisa digunakan untuk Pilkada? Debatable. Sebab, Pusat Pengawasan Partisipatif Pemilu didesain sebagai program penyelenggaran partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan legislatif yang sifatnya nasional, bukan seperti Pilkada yang lokal. Hal ini merupakan konsekuensi norma dari dikotomi rezim hukum Pemilu dan hukum Pilkada. Sehingga, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, mesti mengubah diksi dan metodologi perangkat-perangkat partisipatif agar lebih adaptif dengan konteks Pilkada dan unsur-unsur kultural masyarakat setempat.

Alternatif Pusat Pengawasan Partisipatif Berkelanjutan

Sebagai usaha untuk mengembangkan ke-efektifan program Pusat Pengawasan Partisipatif, penulis memiliki gagasan alternatif yakni dengan menyusun Pusat Pengawasan Partisipatif berkelanjutan (baca: PPb), yang dapat menegasikan prinsip ‘single use plan’ dan menjadi sebuah metode alternatif pengawasan partisipatif yang kontinyu dan terintegrasi. Sebagai pendekatan, PPb memiliki kriteria-kriteria atau prosedur-prosedur yang harus ditempuh, diantaranya:

1) Kriteria atau prosedur pertama ialah Bawaslu menyusun metodologi pengawasan partisipatif berkelanjutan yang berciri partisipatoris, positivistik, dan kontinyu. Partisipatoris dalam artian, semua mekanisme penyusunan metodologi pengawasan partisipatif bertolak dari riset-riset partisipatif yang relevan dan akomodatif dengan kebutuhan sosio-kultural masyarakat, yang secara konkrit telah dilakukan Bawaslu misalnya melalui penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu/Pilkada, dan Penyusunan TPS Rawan. Positivistik dalam artian, metodologi pengawasan partisipatif disahihkan (legal) sebagai produk hukum konkrit Bawaslu, misalnya disusun dan ditetapkan bukan lagi dilandaskan pada Surat Edaran, tapi melalui Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Partisipatif berkelanjutan, sehingga memiliki landasan yang kuat dan mengikat. Sedangkan kontinyu diartikan tidak hanya dapat digunakan untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu atau Pilkada, tetapi juga dapat difungsikan paska tahapan Pemilu atau Pilkada telah selesai, misalnya melalui gagasan pembentukan sekolah kader pengawasan di daerah-daerah, yang nantinya metodologi PPb ini tidak hanya menjadi kitab pokok atau pedoman dasar penyelenggaraan PPb, namun juga menjadi rujukan yang terintegrasi dengan sekolah kader pengawasan. Sehingga kader-kader pengawasan yang diproduksi tadi tidak terpisah atau berdiri sendiri diluar program pusat pengawasan partisipatif (berkelanjutan). Dengan catatan, jika metodologi PPb ini mengabungkan PPb Pemilu dan PPb Pilkada dalam 1 (satu) kitab pedoman PPb (Perbawaslu), maka sekurang-kurangnya haruslah dibagi kedalam 2 (dua) bab pokok yakni bab penyelenggaraan PPb Pemilu dan PPb Pilkada. Kenapa mesti dibagi, karena adanya dikotomi rezim hukum Pilkada dan rezim hukum Pemilu. Keuntungan cara penggabungan ini (komprehensif), Bawaslu dapat mengintegrasikan 2 (dua) entitas metodolog yakni PPb Pemilu dan PPb Pilkada kedalam 1 (satu) kitab metodologi yang lebih solid (padu) dan praktis.

2) Kriteria atau Prosedur kedua ini ialah institutionalized, yakni dengan melembagakan perangkat penyelenggaraan PPb, yang pengerjaannya dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni, tahap pertama dengan mengundangkan metodologi PPb kedalam struktur hukum konkrit Perbawaslu, dan yang kedua yakni dengan melakukan pemasangan (instalasi) PPb pada struktur sosial masyarakat, misalnya dengan membentuk forum warga pengawasan atau dengan SAKA Adhyasta terintegrasi (Pemilu dan Pilkada) di tiap Kwartir Daerah dan cabang.
Kedua kriteria atau prosedur alternatif yang penulis ajukan, bukan merupakan prosedur yang terkunci mati dan tidak bisa diubah atau dikembangkan. Akan tetapi, berfungsi sebagai modalitas-primer dalam menyusun rancang-bangun alternatif pengawasan partisipatif berkelanjutan. Sebab, tanpa modal partisipasi masyarakat yang terintegrasi dalam Pemilu dan Pilkada serta terpositifkan dalam hukum konkrit Perbawaslu, pengerjaan cita-cita penguataan partisipasi pengawasan, tidak akan berjalan efektif. Partisipasi masyarakat haruslah di desain secara inklusif, yang tidak sekedar memberi pintu masuk partisipasi, melainkan juga membutuhkan perangkat atau instalasi aksi yang padu, Pemilu dan Pilkada, dengan sebisa mungkin mengindari konservatisme Partisipasi, dengan melibatkan peran unsur-unsur kebudayaan lokal yang relevan. Sehingga baik dalam taraf dialektika partisipasi maupun pada wilayah teknis partisipasi, program pengawasan partisipatif berkelanjutan yang dibentuk bersumber dari, oleh dan untuk kemajuan demokratisasi di level nasional dan lokal.

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend