Take a fresh look at your lifestyle.

URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA (PROSES) PEMILIHAN

Oleh : SAHINUDDIN, SH (Ketua Bawaslu Kota Kendari)

+100%-

Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD dan Anggota DPRD baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota baru saja berakhir bahkan dibanyak daerah sudah dilakukan pelantikan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2019. Berakhirnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bukan berarti bahwa hiruk pikuk pesta demokrasi  telah berakhir, saat ini di 270 Daerah di Indonesia memasuki tahapan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak untuk memilih Gubenur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Berdasarkan pengalaman pada pelaksaan Pilkada Serentak sebelumnya potensi terjadinya sengketa proses khususnya pada tahapan pencalonan sangat besar. Oleh karena itu maka Bawaslu selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses dalam Pilkada sebagaimana amanat Undang-Undang haruslah menginventarisir sejak dini berbagai problematika yang mungkin terjadi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa a quo, khususnya terkait regulasi proses penyelesaian sengketa antara Pemilu dan Pemilihan.

Penyelesaian sengketa proses pemilihan merupakan salah satu sarana penegakan hukum dalam Pemilu maupun Pemilihan. Khususnya yang berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan hukum atas terjadinya perselisihan kepentingan antar peserta pemilu/pemilihan atau antar peserta pemilu/pemilihan dengan penyelenggara pemilu/pemilihan akibat tindakan penyelenggara pemilu/pemilihan dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa (objectum litis). Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka kah-hak konstitusi peserta pemilu/pemilihan terutama hak untuk dipilih (right to be elected) tidak boleh diganggu atau dihilangkan baik oleh peserta pemilu/pemilihan yang lain maupun oleh penyelenggara pemilu/pemilihan, kecuali atas dasar/alasan yang berdasar menurut hukum.

Desain penyelesaian sengketa proses harus dikonstruksi dalam satu kesatuan sistem penyelesaian sengketa yang dapat memastikan penegakan hukum atas terjadinya sengketa dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang akuntabel terutama dalam meuwujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan universal sekaligus esensial dari penegakkan hukum.

Dalam rangka untuk mengkosntruksi desain penyelesaian sengketa proses pemilihan dalam satu kesatuan sistem penyelesaian sengketa proses pemilihan yang akuntabel, maka perlu dikemukakan beberapa catatan untuk memperbaiki kelemahan yang dikandung oleh Undang-Undang Pemilihan saat ini (ius constitutum). Beberapa catatan ini dapat dijadikan sebagai basis argumentasi bagi urgensi revisi Undang-Undang Pemilihan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) demi memastikan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dapat ditangani dalam kerangka yang lebih akuntabel.

Problematika UU Pemilihan dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Proses

Setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang perlu dicermati untuk memantapkan kerangka penyelesaian sengketa proses pemilihan. Pertama, mengenai nomenklatur sengketa. Dilihat dari nomenklaturnya, Undang-Undang Pemilihan menggunakan nomenklatur “sengketa pemilihan” hal ini mengandung setidaknya dua problem : pertama, secara konseptual dalam menegakkan hukum terkait sengketa (electoral dispute) terdapat dua jenis sengketa, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Adapun sengketa proses dikaitkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh penyelenggara dalam setiap tahapan proses pemilihan sedangkan sengketa hasil berkaitan dengan objek sengketa yang diterbitkan penyelenggara yang berkaitan dengan perolehan suara hasil pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena itu, secara konseptual nomenklatur “sengketa Pemilihan” bersifat generik sehingga dapat menimbulkan kekaburan terminologis dalam memahaminya.

advertize

advertize

Kedua, secara yuridis-sosiologis, nomenklatur “sengketa proses” merupakan terminologi yang sudah dipergunakan dalam Undang-Undang Pemilu dan dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Baik secara yuridis maupun sosiologis, termonologi “sengketa proses” pada pemilu 2019 diasosiasikan dengan kewenangan penyelesaian di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan “sengketa hasil” diasosiasikan dengan kewenangan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, secara yurudis-sosiologis, khususnya jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu Tahun 2019, nomenklatur sengketa pemilihan merupakan terminologi baru yang masih perlu diakrabkan kembali baik kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, maupun masyarakat secara luas.

Kedua, mengenai tenggang waktu penyelesaian sengketa pemilihan yang dialokasikan oleh Undang-Undang Pemilihan Paling lama 12 (dua belas) hari kalender. Ketentuan ini berpotensi menyebabkan penyelesaian sengketa pemilihan menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal.

Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilihan yang ditentukan oleh undang-undang pemilihan melalui temuan dan laporan. Jika dipadanankan dengan prosedur penanganan pelanggaran pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka temuan dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan objek sengketa yang ditemukan oleh pengawas pemilu. Sedangkan, dalam kepustakaan ilmu hukum, sengketa dipahami sebagai perselisihan kepentingan yang timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak (Rochmat Soemitro, 1998). Demikian pula, dalam kepustakaan ilmu hukum acara peradilan administrasi, dalam hal penyelesaian sengketa berlaku asas “point d’interet, point d’action” yang mengandung makna pemohon dalam penyelesaian sengketa harus dapat menunjukkan kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh termohon.

Sesuai dengan doktrin dan asas yang berkembang dalam kepustakaan ilmu hukum adminsitrasi, maka penyelesaian sengketa hanya dapat berasal dari permohonan penyelesaian sengketa dari pemohon yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh termohon dan adanya suatu lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat netral dan tidak memihak. Sekalipun temuan merupakan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, tetapi dalam hal penegakkan hukum, temuan hanya relevan jika dilekatkan atau dikaitkan dengan kewenangan dan prosedur penegakkan hukum terhadap tejadinya pelanggaran pemilihan.

Muatan Revisi

Berdasarkan berbagai problem substansi yang dikandung dalam materi  Undang-Undang Pemilihan khususnya mengenai penyelesaian sengketa proses pemilihan, maka revisi undang-undang pemilihan menjadi urgen. Arah revisi undang-undang pemilihan harus ditujukan pada  upaya untuk memantapkan penegakkan hukum sengketa proses pemilihan yang akuntabel untuk menopang penyelenggaraan pemilihan demokratis.

Adapun materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan yang diusulkan : pertama, penjernihan ulang seluruh nomenklatur “sengketa pemilihan” menjadi “sengketa proses pemilihan”, sehingga selain secara konseptual bersifat spesifik (tidak generik) karena merujuk langsung kepada sengketa yang terjadi dalam tahapan proses  pemilihan secara yuridis-sosiologis diasosiasikan dengan kewenangan penyelesaian yang dilakukan oleh pengawas pemilu; kedua, tenggang waktu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah 12 (dua belas) hari “kerja” bukan hari “kalender”, sehingga penyelesaian sengketa memiliki alokasi waktu penanganan yang optimal; dan ketiga, proses penyelesaian sengketa pemilihan hanya berasal dari laporan permohonan, dengan demikian temuan dalam penyelesaian sengketa harus ditiadakan.

Materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan khususnya mengenai penyelesaian sengketa pemilihan yang diusulkan diatas menuju pada pilihan untuk mengkonstruksi prosedur penyelesaian sengketa pemilihan yang sama dan sebangun (simetris/kongruen) dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pilihan ini didasarkan selain pada argumentasi tentang problem substansi yang dikandung oleh Undang-Undang Pemilihan, hal ini  juga didasarkan oleh karena pada hakikatnya Undang-Undang Pemilu merupaka kodifikasi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (terakhir UU No. 15/2011) serta karakter penegakkan hukum pemilu khusnya penyelesaian sengketa proses pemilu tidak berbeda dengan penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend