Take a fresh look at your lifestyle.

KPU Revisi Aturan Syarat Maju Pilkada, Ini Tanggapan Asnawi

+100%-

Kendari, sultrademo.co (7/10) – Pemilihan Kepala Daerah sebentar lagi akan di gelar pada tahun 2020. 7 (tujuh) daerah di Sulawesi Tenggara akan melaksanakan Pilkada, salah satunya Kabupaten Buton Utara yang akan kembali menggelar pesta demokrasi untuk memilih kepala daerahnya.

Akhir-akhir ini terjadi polemik di masyarakat terkait salah satu syarat calon kepala daerah yang harus bebas dari perbuatan tercela.  Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Buton Utara, Asnawi pun turut menyikapi hal ini. Secara pribadi ia mendukung hal ini. Menurutnya untuk melahirkan kepala daerah yang baik memang harus dengan kriteria yang ketat.

“Landasan hukumnya pun jelas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 1 huruf i Bahwa yang dapat menjadi Cakada adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memenuhi persyaratan antara lain tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang di buktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)” jelasnya saat dihubungi via pesan singkat (WhatsApp).

advertize

advertize

Ia pun menambahkan bahwa Cakada yang bebas dari perbuatan tercela dapat membuktikannya dengan mendapatkan SKCK dari pihak kepolisian, Kepolisian pun pasti profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia memastikan cakada yang tidak mampu memperlihatkan SKCKnya sebagai salah satu syarat pasti akan gugur.

KPU juga akan mengurai secara teknis indikator perbuatan tercela, yang draftnya sedang di godog dan masih di konsultasikan ke DPR.

“PKPU nantinya  dapat menjelaskan lebih detail dan tidak multi tafsir” tutupnya. (Irvan)

Laporan : Irvan

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend