Take a fresh look at your lifestyle.

MEMANTAPKAN PROSES PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

Oleh : SAHINUDDIN, SH (Ketua Bawaslu Kota Kendari)

+100%-

Mengacu pada perjanjian internasional, terdapat 15 standar yang dikenal masyarakat internasional sebagai alat untuk mengukur standar dari suatu pelaksanaan pemilu, sebagaimana yang disebutkan dalam Standar-Standar Internasional Pemilu (International Electoral Standards) yaitu : (1) adanya kerangka hukum pemilu, (2) sistem pemilu, (3) distrik pemilu atau batas unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) kelembagaan pemilu, (6) pendaftaran pemilih, (7) akses suara bagai partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) pembiayaan dan pendanaan kampanye, (11) ketersediaan kotak suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau pemilu, serta (15) kepatuhan dan penegakkan hukum pemilu (international IDEA, 2002).

Standar ke-15 adalah kepatuhan dan penegakkan hukum perundang-undangan pemilu. Standar ini menjadi penting dicatat karena kerangka hukum harus menyediakan mekanisme efektif dan perbaikan bagi kepatuhan hukum dan penegakan atas hak-hak pemilu/pemilihan serta memberikan hukuman bagi pelaku pelanggaran pemilu/pemilihan. Kerangka hukum pemilu/pemilihan harus diatur sedetail mungkin untuk melindungi hak-hak sipil.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Shanty Dellyana, 1988).

Dalam berbagai literatur, penegakan hukum itu sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika dilihat pada standar terakhir (kepatuhan dan pengakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pemilu yang adil.

Berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan Pilkada Serentak sebelumnya, potensi terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan sangat tinggi. Oleh karena itu maka Bawaslu selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu/ pemilihan sebagaimana amanat Undang-Undang haruslah menginventarisir sejak dini berbagai problematika yang mungkin terjadi terkait prosedur penanganan pelanggaran pemilihan.

Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Penting bagi tersedianya batasan waktu untuk penanganan kasus dalam pemilu/pemilihan. Proses yang berkepanjangan dapat membuat ketidakstabilan sensitif pada politik, dan akhirnya menuju ketidakpastian. Berkaitan dengan alasan-alasan tersebut, penting bahwa pelanggaran pemilu/pemilihan dapat diselesaikan secara cepat, efisien, dan transparansi yang maksimal dan akuntabel. Namun, pembatasan waktu haruslah memikirkan optimalisasi bagi pengawas pemilu sebagai lembaga terdepan dan pertama dalam penegakkan hukum pemilu sehingga dapat ditangani dalam kerangka yang lebih akuntabel.
Dari segi hukum acara, terdapat perkembangan, yakni ditentukannya waktu penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan yang singkat. Ketentuan yang singkat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan penanganan pelanggaran itu sendiri yakni untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu.

Meski demikian, sebetulnya pembatasan waktu penanganan pelanggaran pemilihan bagi pengawas pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terlampau singkat, sehingga justru mengakibatkan potensi banyak pelanggaran yang secara materil terjadi tidak bisa diproses lebih lanjut. Ketentuan tersebut pada kenyataanya telah “mengubur” banyak laporan pelanggaran dalam pemilihan.

advertize

advertize

Selain itu, mengenai tenggang waktu penanganan pelanggaran pemilihan bagi pengawas pemilu yang dialokasikan oleh Undang-Undang Pemilihan Paling lama 5 (lima) hari kalender. Ketentuan ini berpotensi menyebabkan proses penanganan pelanggaran pemilihan menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal.

Problematika diatas, jika dipadankan dengan waktu penanganan pelanggaran dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu dialokasikan paling lama 14 (empat) belas hari kerja cukup memberi ruang bagi pengawas pemilu untuk melakukan proses penanganan kasus lebih optimal dan akuntabel. Mengingat dalam pemilihan tingkat partisipasi masyarakat biasanya lebih tinggi termasuk partisipasi dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi disekitarnya.
Mengenai tenggang waktu penanganan pelanggaran pemilu bagi pengawas pemilu yang dialokasikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Paling lama 14 (empat belas) hari kerja juga menyebabkan proses penanganan pelanggaran pemilu menjadi berkualitas karena dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal khususnya terkait pengumpulan bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya yang dapat membuat terang suatu perkara.

Selain itu, dalam penanganan pelanggaran pemilu memberi ruang kepada Pengawas Pemilu untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan materiil laporan lebih optimal dengan alokasi waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak laporan diterima oleh Pengawas Pemilu. Syarat formil dan syarat materiil yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pananganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang disusun dalam bentuk kajian awal yang mencakup : pertama, syarat formil laporan yaitu identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu, dan kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan KTP Elektronik atau kartu identitas lain. Kedua, syarat materil mencakup peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan bukti-bukti.

Waktu yang cukup serta Penelitian lebih optimal terkait pemenuhan syarat formil dan syarat materil dibutuhkan karena berimbas terhadap diregister, diproses dan ditindaklanjuti atau tidak dapat dilakukan registrasi suatu laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan tetap memberi ruang kepada pelapor paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi laporan dugaan pelanggaran pemilu a quo.

Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam ketentuan pemilihan, dengan alokasi waktu penanganan pelanggaran yang terbatas hanya 5 (lima) hari kalender, maka penelitian terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran pemilihan dilakukan seketika pada saat dugaan pelanggaran pemilihan dilaporkan kepada pengawas pemilu tanpa melalui kajian awal. Penelitian keterpenuhan syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terburu-buru dapat berpotensi tidak dapat dilakukan secara optimal.

Arah dan Muatan Revisi

Berdasarkan berbagai problem substansi yang dikandung dalam materi Undang-Undang Pemilihan khususnya mengenai penanganan pelanggaran pemilihan, maka perubahan undang-undang pemilihan menjadi urgen baik melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi maupun melalui legislative review. Arah revisi undang-undang pemilihan harus ditujukan pada upaya untuk memantapkan penegakkan hukum pemilihan yang akuntabel untuk menopang penyelenggaraan pemilihan yang demokratis.

Adapun arah dan materi muatan perubahan Undang-Undang Pemilihan yang diusulkan : pertama, tenggang waktu yang digunakan dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah 14 (empat belas) hari sebagimana halnya ketentuan dalam Pemilihan Umum; kedua, ketentuan mengenai hari yang dimaksud adalah hari “kerja” bukan hari “kalender”, sehingga proses penanganan pelanggaran dalam pemilihan memiliki alokasi waktu penanganan yang optimal. Tersedianya waktu yang optimal secara teknis dapat memberi ruang yang optimal bagi pengawas pemilu sejak awal untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan syarat materil terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Seperti halnya pada tulisan sebelumnya “Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilihan Terkait Penyelesaian Sengketa”, materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan khususnya mengenai waktu penanganan pelanggaran pemilihan yang diusulkan di atas menuju pada pilihan untuk mengkonstruksi prosedur penanganan pelanggaran pemilihan yang sama dan sebangun (simetris/kongruen) dengan prosedur penanganan pelanggaran pemilu. Pilihan ini didasarkan selain pada argumentasi tentang problem substansi yang dikandung oleh Undang-Undang Pemilihan, hal ini juga didasarkan oleh karena pada hakikatnya Undang-Undang Pemilu merupakan kodifikasi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (terakhir UU No. 15/2011) serta karakter penegakkan hukum pemilu khususnya penanganan pelanggaran pemilu tidak berbeda dengan penegakan hukum dan proses penanganan pelanggaran pada Pemilihan.

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend