Take a fresh look at your lifestyle.

“Over Limit”, DPRD Sultra Usul Pembatalan Dana Proyek Gubernur Senilai Triliunan Rupiah

+100%-

Kendari, Sultrademo.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) usulkan pembatalan peminjaman dana senilai Rp.1,2 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun tiga proyek Gubernur Ali Mazi yang sudah disahkan sebelumnya.

Mengingat masa jabatan Gubernur Sultra akan berakhir pada 2023, sementara peminjaman dilakukan hingga 5 tahun ke depan, sehingga pinjaman yang disetujui DPRD tersebut telah “Over Limit” atau melampauhi masa jabatan gubernur.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra La Ode Frebi Rifai meminta kepada pimpinan dewan untuk membentuk Badan Musyawarah (Bamus) lalu menggelar rapat paripurna pencabutan pinjaman yang diduga menabrak sejumlah aturan saat pengesahan itu.

“Setelah paripurna akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau pemerintah provinsi tetap melakukan pinjaman, kami minta Pemprov untuk segera melakukan permohonan kembali untuk pengajuan pinjaman,” katanya, Rabu, 20/11.

Rifai menambahkan, paripurna yang melahirkan keputusan DPRD Sultra nomor 11 tahun 2019 poin ke dua tentang persetujuan peminjaman skema multiyears itu bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang peminjaman daerah terkhusus mengatur soal jangka waktu.

“Dalam jangka waktu pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada diktum 1 yaitu pinjaman skema multiyears, sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 pasal 13 ayat 2, bahwa pinjaman untuk pembayaran kembali pinjaman mulai dari pokok bunga itu tidak boleh melebihi masa jabatan gubernur,” tambahnya.

Hingga saat ini, sudah 31 anggota DPRD maupun unsur pimpinan yang menyetujui usul paripurna pencabutan peminjaman skema multiyears senilai Rp 1,2 triliun tersebut. DPRD berprinsip tidak menolak APBD 2020, namun yang ditolak adalah kebijakan persetujuan peminjaman yang bertentangan dengan regulasi di atasnya.

“Jadi kita ini prinsip regulasi yang dikaji. Kalau bertentangan kita harus batalkan dulu, itu prinsipnya. Saya belum masuk ke ranah pinjamannya,” jelasnya.

Ket. Gambar ( Nursalam Lada dan La Ode Frebi Anggota DPRD Sultra saat menjelaskan ke awak media / Foto : Irvan )

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Sultra l, Nursalam Lada mengatakan, usulan paripurna itu baru sampai ke tangan unsur pimpinan dewan. Pihaknya baru akan mengkaji hal tersebut lalu akan memberi keputusan.

“Kita akan melakukan telaah terlebih dahulu. Lalu kita akan tindak lanjuti, bagaimana urgensinya nanti kita akan sampaikan,” tutupnya.

Laporan : Is
Editor : Ang

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend