Take a fresh look at your lifestyle.

Bawaslu Kabupaten/Kota Tidak Memiliki Kepastian Hukum Mengawasi Pilkada 2020

Oleh: Andi Usman (Presidium JaDI Bombana)

+100%-

Bagi saya Bawaslu Kab/Kota Kewenangannya di Pilkada dibutuhkan Kepastian hukum dan ini hanya bisa dijawab secara normatif, tidak dalam teropong sosiologis & filosofis. Kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan dibuat & diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas & logis. Jelas itu berarti tidak menimbulkan keragu-ragukan (multi-tafsir) & logis agar tidak ada konflik norma yg ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Dari awal diskursus legitimasi Bawaslu Kab/kota di UU Pikada itu banyak presfektif-kajian substansi-sosiologi maupun sistematika perundangan. dan bagi saya selayaknya ini menjadi bahan Judicial Review (JR )di Mahkamah Konstitusi agar hukum pokok yang mengatur Panwaslu Kab/kota (adhock) itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Problemnya Hukum pokoknya masih aktif dan mengikat. Belum di batalkan atau tidak diubah tentang Panwaslu (adhoc) di UU Pilkada. Apakah ini bisa di ubah/ditiadakan/diganti begitu saja oleh peraturan dibawahnya atau model keputusan lembaga atau Surat Edaran. Apakah Peraturan apalagi Surat Edaran bisa mengubah atau meniadakan pasal-pasal dalam batang tubuh di Undang-Undang ? Saya kira tidak dan ini yang membuat Bawaslu Kab/Kota apabila berkerja mengawasi Pilkada 2020 hanya modal Surrat Edaran maka sifatnya Ilegal dan cenderung maladmisnitarsi.

Menarik untuk dikaji terkait potensi masalah yang didiskusikan dipublik selaman ini para ahli hukum maupun praktisi penyelenggara Penilu bahwa ada logika dari sisi logika hukum akan menjadi potensi petaka konflik di Pilkada. Saat ini baru diskusi ditingkat civil soceity yang protes tetapi begitu perjalanannya nanti akan menemui masalah dengan potensi, sbb ;
1. Parpol pengusung Paslon Cakada sebagai tim kampanye bisa mempermasalahkan legal standing Bawaslu Kab/Kota.
2. Peserta Pilkada bisa menolak dan mempermasalahkan dalam hal ada sengketa-sengketa atau akibat pengawasan yang berdampak mengikat.
3. Rekomendasi dan putusan sengketa (produk hukum bawaslu Kab/kota) tidak diikuti atau tidak di tindak lanjuti karena soal legitimasi dan legalitas.
4. Polisi dan Jaksa sebagai bagian dari tim Gakumdu tidak dapat bergabung karena tidak ada kepastian hukum lembaga, tidak memiliki legal standing dlm UU Pilkada sehingga mempengaruhi penanganan pelanggaran pidana Pilkada 2020 (siapa yg akan lidik-sidik-tuntut).

Hal lain dalam Konteks berbeda, saya bayangkan ketika ada sidang adjudikasi di Bawaslu Kab/Kota dimana akan ada pernyataan kewenangan Bawaslu kab/kota dalam mengadili perkara. Bagaimana kedudukan Bawaslu bisa disebut kalau UU Pilkada masih menyebut Panwaslu? Apakah kedua entitas itu bisa disamakan oleh mekanisme regulasi di bawah UU?.. Jangan sampai masalah nomenklatur kemudian membuat Bawaslu di kab/kota tidak memiliki kewenangan? Apakah kewenangan itu berada di Provinsi ?

Begitu pula Pemantau Pemilu daftarnya dimana ? Apakah di Bawaslu Kab/Kota sesuai UU 7/2017 atau di KPU Kab/Kota sesuai UU Pilkada ?. Semua menjadi masalah ketika SE Bawaslu terbit seperti meniti di dahan yang kering bagi Bawaslu Kab/Kota.

Kekhawatiran ini agar mendorong secepatnya Putusan JR MK atau Revisi Terbatas UU Pilkada si DPR diwujudkan agar Pilkada 2020 berjalan sukses tanpa masalah menggerogoti ditubuh pengawas kita.

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend