Take a fresh look at your lifestyle.

Pilkada Asimetris & Harapan Kualitas Hidup Masyarakat Daerah Indonesia

Oleh : Varhan Abdul Aziz Wakil Sekretaris Jenderal DPP LIRA

+100%-

Leiden Is Lijden, Memimpin Berarti Menderita.”

(Haji Agus Salim, Majalah Prisma Edisi 8,Tahun 1977)

Quotes tokoh bangsa diatas akan menjadi relevan pada masa perjuangan, era perang kemerdekaan dan pasca proklamasi. Betapa kita melihat perjuangan rakyat dan pemimpin aceh patungan harta pembelian pesawat. Atau Sultan Siak yang menyumbang 13juta Gulden (1000 Triliun Rupiah) untuk Kemerdekaan RI. Tapi di era – era setelahnya? Agak utopis, apalagi era ini.

Kualitas kepemimpinan ditentukan oleh proses penjaringan, penyaringan sampai pemilihan. Rakyat awam melihat pemilihan umum pusat dan daerah, secara sederhana. Ini menjadi momen lebaran bagi mereka menikmati siraman serangan fajar 5 tahun sekali. Buat yg sudah langganan dapat, mereka hanya pilih yg bayar. Kalau semuanya bayar, mereka pilih yg paling banyak bayar.

Pola transaksional demikian menjerumuskan kualitas hidup mereka ke arah mencemaskan. Pemimpin yg terpilih didasarkan kemampuan membayar akan mengharap pengembalian lebih dari impas modal dan sekedar mencari untung dalam menjalankan kepemimpinan. Pilkada kita ini berbiaya mahal. 100rb untuk 5 tahun, 20rb setahun, 1500 sebulan, 50 rupiah sehari. Kasihan rakyat, dibayar murah.

Prabowo Subianto pernah menyampaikan, 300 milliar untuk menjadi Gubernur adalah paket hemat. Mantan Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengatakan, diperlukan 20-30 Milliar untuk menjadi seorang Bupati. Pertanyaanya, Gaji Gubernur hanya sekitar 15 juta, ditambah tunjangan2, paling banyak 200jt sebulan, setahun 2.4 Milliar,5 tahun 12 Milliar. Masih tekor 288 Milliar. Adakah orang mau ‘boncos’ jadi Gubernur?

Pasti tidak. Toh faktanya, tidak ada Gubernur dan Bupati yang jadi miskin karena menjabat. Tidak ada yg menderita. Tambah kaya iya, masuk KPK banyak. Efek dominonya, menyeret birokrasi pada permainan tebak – tebak buah manggis. Bagi pejabat daerah yg mau dan bisa bertahan sampai ke pucuk Sekda, Kadis, dll, harus jadi ‘politisi’ birokrat yg ulung, menebak kemana akan merapat, dan meramal siapa yg akan menang.

Dialog Public HMI

Salah pilih? Siap2 dimutasikan pasca pemimpin baru terpilih. Bisa non job atau diberhentikan kalau pimpinan tidak suka dicari – cari salahnya. Untuk yang tepat memilih, siap2 posisi basah, dengan kewajiban setoran berlimpah. Akhirnya APBD jadi mainan nikmat untuk bahan profit. Belum lagi jual beli jabatan yg marak terjadi , Jadi Kadis tarif sekian, Camat sekian, Lurah sekian, bahkan Kepala Sekolah di beberapa tempat ada biayanya. Kami percaya tidak semua daerah demikian. Namun fenomenanya marak dan seperti menjadi rahasia umum yg diwajarkan.

Ujungnya masyarakat sebagai objek pelayanan ditelantakrkan. Untuk daerah2 yg PAD-nya besar. Bisa jadi mainan2 yg dilakukan di dalam masih tersamarkan dengan hasil yg terlihat. Pejabatnya dapat jatah, masyarakatnya bisa merasakan pelayanan. Yah, masyarakat bisa apa, yang kuat teriak2 hanya LSM, kalau sdh dikondisikan kenyang kalem & diam. Masyarakat madani yg idealis bisa teriak, tapi energi mereka tersita pada skema proses panjang yg melelahkan dan sering kali tanpa hasil. Arus prosesnya memang seakan dibuat demikian.

Bagaimana dengan daerah yg PAD-nya kecil? Ya siap – siap pada akhirnya tidak berkembang. Karena habis disedot dari dalam, prioritasnya balik untung modal, Bukan pembangunan. Ada Bupati – bupati di daerah jauh sana, yang ngantor hanya 2-3 hari seminggu, sisanya stay di Jakarta atau main ke luar negeri. Kepemimpinan cari nikmat demikian merepotkan Staf birokrasi yg mau serius mengerjakan tugasnya,jadi terbengkalai karena tidak bisa mendapat acc pimpinan dengan cepat.. Akhirnya idealisme mereka tergerus dan apatis sendiri.

Sudah benar lah wacana pilkada Asimetris. Titik tumpunya menurukan ongkos politik biaya sultan, Menghasilkan pemimpin berkapasitas, dan Menghadirkan pemerintah untuk rakyat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mengutip pandangan Sri Nurhayati, Peneliti LIPI yang sejak 2012 mengkaji evaluasi Pilkada dengan konsep Asimetris, disampaikan hasil kajianya menyatakan bahwa Pilkada Asimetris sangat diperlukan menyesuaikan dengan aspek sosial budaya setempat.

Prof.Dr. Siti Zuhro, MA, peneliti senior LIPI dalam Seminar Nasional Bawaslu mengatakan, dirinya sering berbeda pandangan dengan pemerintah dalam banyak hal. Namun ide Pilkada Asimetris adalah hal terbaik yang harus didukung dan direalisasiakan demi kepentingan Rakyat Indonesia.

Pilkada Asimetris telah dilaksanakan di 3 daerah, Aceh, DKI dan Yogyakarta. Aceh dengan kekhasan adanya partai lokal, DKI dengan pemilihan hanya di tingkat Gubernur sedang Walikota berasal dari ASN pejabat esselon, dan Yogyakarta, kebalikanya dimana yg dipilih hanya bupati walikotanya. Di DKI birokrasinya terbukti efektif, karena di tingkat kota kabupaten tidak perlu pilkada dan berjalan ideal tanpa biaya mahal. Model berbeda2 ini tentu tidak bisa disamakan satu dan lainya, namun menjadi yg terbaik dengan kecocokan kearifan lokal daerahnya masing2.

Bisa jadi Pilkada Asimetris akan melahirkan metode2 lain yang unik namun layak. Bisa jadi di satu daerah ada yang menginginkan Pilkada dipilih dewan, di daerah lain Pilkada sistim distrik elektoral vote. Bisa saja, karena di Amerika yang moyangnya Demokrasi pun tidak one man one vote, tapi one region one voice. Atau ide – ide radikal implementatif lainya yang bisa diterapkan dengan kajian terukur.

Apapun metode yg akan diterapkan nanti, kita berharap Pilkada Asimetris akan menjadi warisan termahal bagi peningkatan kualitas hidup anak cucu kita. Sebuah ide besar yang akan membawa perubahan Indonesia lebih baik. Sejarah akan mencatat, generasi ini sedang mempersiapkan perbaikan hidup kepemimpinan Bangsanya!!!

Komentar FB

Send this to a friend