Take a fresh look at your lifestyle.

Terkait Penangkapan Aktivis, LKBHMI PB HMI Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Metro Jaya

+100%-

Jakarta, Sultrademo.co Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengevaluasi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya terkait penangkapan sejumlah aktivis dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan aksi unjuk rasa di pusat dan beberapa daerah rentang waktu 21 sampai 25 Desember.

“Tak sedikit massa aksi yang menerima tindakan kekerasan dan intimidasi dari oknum aparat,” kata Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI Abd Rahmatullah Rorano S, SH dalam press releasenya yang diterima redaksi, Senin (2/2).

Rahmatullah mengatakan, sejauh ini kepolisian dinilai belum mampu mengungkap aktor di balik aksi kerusuhan 21-24 Mei 2019 lalu.

Berdasarkan rilis Komnas HAM diketahui 8 orang terluka tembak dan 1 orang terluka di kepala dari hantaman benda tumpul dalam aksi unjuk rasa yang menentang hasil pemilu presiden 2019 itu. Bahkan empat diantaranya adalah anak-anak.

Beberapa oknum anggota polisi dianggap bertindak sewenang-wenang dalam menjaga demonstrasi. Dalam laporan itu disebutkan, anak-anak kerap menjadi sasaran kekerasan, mereka mengaku ditangkap, diseret, dianiaya, dikeroyok, dipukul, dan ditendang oleh polisi.

“Pemberian hukuman disiplin terhadap 10 personil anggota kepolisan yang telah terbukti melakukan penganiayaan di beberapa titik aksi (Jakarta) juga dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan menjawab keresahan masyarakat selama ini,” tambahnya saat di hubungi via telepon

Hal yang sama juga dilakukan kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi mahasiswa 23-25 September 2019. Polisi seperti tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. “Menggunakan pola yang sama, pola represif dalam penanganan aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Dalam kurun waktu 24-25 September setidaknya 1.365 pengunjuk rasa ditangkap (Mahasiswa dan Pelajar). Terdapat dugaan kriminalisasi terhadap 380 unjuk rasa yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya.

“Bahkan jurnalis yang melakukan peliputan dan paramedis juga mengalami intimidasi serta kekerasan,” paparnya

Penetapan tersangka terhadap saudara Dandhy Dwi Laksono, penangkapan terhadap Ananda Badudu, dan penetepan tersangka terhadap Luthfi Alfiandi beberapa waktu lalu dapat dinilai sebagai upaya kriminalisasi dan tindakan berlebihan yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polda Metro Jaya.

Penggunaan proses hukum pidana terhadap beberapa peristiwa sebagaimana disebutkan diatas merupakan sebuah bentuk pembungkaman dalam kebebasan berekspresi.

Merespons masalah-masalah tersebut, Bakornas LKBHMI PB HMI menuntut :

(1) Adanya penuntasan kasus pelanggaran HAM dalam aksi 21-23 Mei dan 23-25 September 2019.

(2) Mendesak aparat kepolisian untuk segera menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis (Mahasiswa dan Pelajar). (3) Menghentikan segala bentuk penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan (tindakan secara brutal dan tidak manusiawi).

(4) Mendesak agar Kapolri, Idham Azis segera melakukan evaluasi terhadap Kapolda Metro Jaya, Gatot Eddy Pramono karena dianggap bertanggungjawab atas penangangan aksi unjuk rasa 21-23 Mei dan aksi unjuk rasa 23-26 September 2019, serta penangkapan sejumlah aktivis.

Laporan : irvan

Komentar FB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Send this to a friend