Take a fresh look at your lifestyle.

Isu Pilkada 2020

Oleh: Subhan Alba Bisyrie

+100%-

Dalam proses Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan diramaikan oleh berbagai isu yang sangat mempengaruhi atmosfir politik. Sebut saja: isu politik identitas, money politik, politik dinasti, kepala daerah korupsi dan hoax. Pilkada yang akan berlangsung pada 23 September 2020. Penyelenggaraannya serentak di 270 daerah: 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten.

Isu merupakan hal penting dalam proses penentuan pencarian pemimpin kepala daerah. Isu yang di kelola dengan baik dan terus menerus akan menjadi kebenaran yang akhirnya dibuat pegangan dalam menentukan pilihan. Isu ini akan terus diproduksi selama proses Pilkada oleh para kontestan Pilkada atau berbagai pihak yang mempunyai berbagai kepentingan. Kepentingan politik, mungkin juga kepentingan bisnis atau juga kepentingan popularitas. Baik secara personal maupun komunitas.

Isu politik Identitas keagamaan yang di populerkan kelompok 212 pada Pilkada Jakarta tahun 2017, akan terus bergulir ke daerah. Terutama di wilayah perkotaan. Kalau di pedesaan lebih banyak didominasi Nahdiyin. Mungkin juga isu identitas lebih beragam. Berkembang menjadi identitas primordial, putra daerah, kesukuan, etnis atau muslim non muslim.

Isu Ppolitik dinasti juga akan terus mewarnai. Aturan Perundangan-undangannya masih memungkinkan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota hingga dua periode. Yang masih baru menjabat satu periode, hampir dipastikan akan mencalonkan kembali untuk periode kedua. Bahkan yang sudah dua periode biasanya mencalonkan orang yang masih keluarganya. Bisa istrinya, anaknya, adiknya, keponakan atau orang dekat lainnya. Kecuali peraturannya dirubah.

Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap banyak kepala daerah, juga mempengaruhi peta politik Pilkada. Calon kepala daerah yang pernah terlibat korupsi pun dikehendaki agar tidak mencalonkan lagi. Tapi larangan pencalonan koruptor yang selesai menjalani masa tahanan juga masih belum ada. KPU pada saat pencalonan legislatif juga sudah berupaya, melarang koruptor, namun kalau undang-undangnya belum dirubah maka koruptor pun masih bisa menjadi Calon. Begitu pula dalam pencalonan kepala daerah.

Isu kecurangan dengan mengintervensi penyelenggara juga masih sering terjadi. Atau justru kandidat memasang orang kepercayaannya untuk menjadi penyelenggara Pilkada. Kecurangan tidak cuman oleh incumbent saja tapi dimungkinkan juga dilakukan oleh kandidat penantang. Bisa dilakukan sejak perekrutan penyelenggara Pilkada atau di ujung saat pra dan pasca pencoblosan, atau juga dimungkinkan adanya rekayasa pada saat rekapitulasi. Walaupun agak sulit dipraktekkan tapi untuk sebuah ambisi kadang dilakukan juga.

Aroma money politic juga selalu ada dari Pilkada ke Pilkada. Hanya soal kemasannya saja. Mahar politik ganti nama menjadi “biaya saksi TPS” . Money politik berubah ucapan menjadi “biaya transport kampanye”. Kemasan akan terus diperhalus agar bisa meloloskan diri dari jerat hukum, minimal selamat dari framing negatif.

Era informasi global juga menjadikan isu politik turut bertransformasi. Black campaign juga ikut berubah menjadi berbagai konten hoax. Fitnahan dan track record negatif kandidat pun lebih mudah dipublis. Hanya dengan rekayasa konten medsos lalu diviralkan. Dengan akun “kaleng-kaleng” (akun palsu) sudah berhasil membuat lawan politik di cap negatif. Apalagi kalau hoax itu berlangsung terus menerus dan berulang ulang. Lama kelamaan hoax bisa menjelma menjadi sebuah kebenaran.

Berbagai bentuk isu yang sering mewarnai dinamika Pilkada, harus tetap terkendali. Agar bisa fokus untuk menjadikan Pilkada hanya sekedar proses pergantian kepemimpinan lima tahunan. Yang harus tetap damai dan sesuai peraturan yang ada. Sehingga siapapun calon kepala daerah yang terpilih, merupakan pilihan terbaik rakyatnya. Dengan proses demokrasi yang legal dan formal .

Berbagai isu yang mendinamisir Pilkada, tidak boleh merusak “legitimasi politik” . Karena, kepala daerah yang legitimate merupakan modal utama dalam memajukan daerah selama 5 tahun kedepan.

Jakarta Pagi. 01.20.

Komentar FB

Send this to a friend