Take a fresh look at your lifestyle.

KPU Koltim Dihimbau Transparan dan Selektif Rekrut Badan Adhoc Pada Pilkada 2020

+100%-

Kolaka Timur, Sultrademo.co – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur sesuai Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020 telah membuka pendaftaran badan adhoc calon PPK dan PPS dalam Piikada Koltim 2020 yang dimulai tanggal 15 Januari 2020 untuk PPK dan tanggal 15 Februari 2020 untuk PPS.

Pembentukan badan adhoc Pilkada 2020 adalah untuk membantu KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Koltim Adly Yusuf Saepi menghimbau KPU Koltim agar transparan dan selektif serta profesional dalam merekrut badan adhoc PPK dan PPS dalam Pilkada 2020 mendatang.

KPU dalam memilih badan adhoc PPK dan PPS harus benar-benar yang memenuhi kriteria persyaratan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang pembentukan PPK, dan Surat Edaran KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, agar calon terpilih dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Badan adhoc PPK dan PPS yang terpilih nantinya tidak cukup hanya memiliki pengalaman kepemiluan dan memahami peraturan perundang undangan terkait Pilkada, namun yang paling penting dan harus dimiliki oleh calon PPK dan PPS adalah integritas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara

“Sehingga PPK dan PPS yang terpilih nantinya adalah putra-putri terbaik yang akan bekerja secara profesional mensukseskan gelaran Pilkada tanggal 23 September 2020 nanti,” katanya.

Adly Yusuf Saepi, juga meminta kepada Bawaslu Koltim untuk mengawasi proses perekrutan badan adhoc Pilkada yang dilakukan KPU Koltim, karena merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan, untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada agar tidak ada pelanggaran didalam proses pelaksanaannya.

Untuk menghasilkan badan adhoc yang berkualitas dan berintegritas, lanjut ketua JaDi Koltim, dalam bekerja nantinya maka prosesnya harus betul-betul jujur dan terbuka dengan memperhatikan kompetensi dan kapasitas dari calon PPK dan PPS tersebut . Terkait seleksi tes tertulis, soal Tes PPK dipastikan tidak bocor sebelum pelaksanaan tes dilaksanakan.

“Saya kira tidak salah kita ingatkan mulai saat ini, agar KPU dapat mengantisipasi sejak dini persoalan/riak yang akan timbul baik dalam proses maupun pasca seleksi yang dilakukakn oleh peserta yang tidak puas atas hasil seleksi badan adhoc. Karena potensi kelalaian atau pelanggaran dalam proses seleksi badan adhoc bisa saja terjadi diluar perkiraan. Sehingga harus diawasi dan dipastikan, agar hasil seleksinya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tuturnya.

Memang tidak mudah untuk menentukan dan memilih calon penyelenggara PPK dan PPS yang memiliki kualitas, integritas dan independensi yang mumpuni, namun bukan berarti KPU tidak harus hati-hati dan selektif dalam memilih calon PPK dan PPS yang terbaik dari yang terbaik.

Masyarakat akan sangat antusias mendaftarkan diri dan ingin menjadi bagian dari penyelenggara adhoc PPK dan PPS ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam gelaran Pilkada ini, karena suasana pemilihannya berbeda dengan Pemilu dan Pilgub yang skopnya luas. Terlepas apa motivasi dan kepentingannya, dengan antusiaisme masyarakat yang ingin menjadi badan adhoc tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang memanfaatkan proses tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan.

JaDI Koltim, berharap tidak ada kejadian bocor soal dan jual beli kunci jawaban dalam seleksi PPK Pilkada untuk mendapatkan nilai tinggi. Berkaca pada kasus seleksi calon Anggota KPU Kolaka dan Koltim beberapa waktu lalu bank Soal Tes CAT KPUD dibocorkan dan diperjualbelikan sebelum pelaksanaan tes dilaksanakan, oleh oknum PNS Sekretariat KPU Sultra inisial IWK, dan yang bersangkutan terbukti menyebarluaskan bank soal CAT berdasarkan Putusan Sidang Majelis Hakim DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 tanggal 8 Mei 2019.

Jangan sampai masyarakat beranggapan jika bank soal tes CAT Calon KPUD yang dibuat oleh KPU RI saja bisa dibocorkan, apalagi hanya soal tes tertulis badan adhoc PPK yang notabene dibuat di KPU Provinsi/Kabupaten. Anggapan tersebut harus ditepis dengan cara KPU transfaran dalam proses seleksi badan adhoc.

“Kita tidak inginkan hal itu terjadi dalam proses seleksi badan adhoc pilkada. Proses seleksi harus jauh dari syarat kepentingan dan kecurangan, untuk memuluskan calon tertentu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Peserta seleksi PPK yang mendapatkan nilai tes tertulis tinggi benar-benar karena hasil keras kerasnya dalam belajar, bukan karna hasil nyontek,” katanya.

“JaDI yakin KPU Koltim akan dapat melaksanakan proses seleksi badan adhoc PPK dan PPS dengan baik, transfaran, selektif dan profesional serta kredibel untuk mewujudkan Pilkada Koltim yang jujur, berkualitas, berkeadilan dan bermartabat,” pungkasnya. (Redaksi)

Komentar FB

Send this to a friend