Selasa, 5 Mei 2017
Kendari, (SultraDemoNews)- Beredar kabar bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bakal dibubarkan oleh pemerintah melalui Menkopolhukam yang disampaikan oleh Wiranto kemarin 8/5 bahwa HTI tidak sejalan dengan pancasila. Hal itu tidak membuat gentar pengurus HTI baik pusat maupun di daerah. Justru membuat pengurus HTI khususnya DPD Sultra makin optimis dalam berdakwah.
Kepala Humas HTI DPD Sultra, Muh. Yasin mengungkapkan bahwa jika memang HTI mau dibubarkan itu harus melalui pengadilan dan itu panjang prosesnya bahkan bisa berbulan-bulan bahkan tahunan bukan sekedar langsung di sampaikan begitu saja melalui pidato.
“Rezim ini sudah menunjukan rezim anti Islam, sudah ditahu hukum justru mereka sendiri melanggar hukum,” ungkapnya.
Tuduhan pemerintah bahwa HTI itu anti pancasila sebenarnya lebih kepada tuduhan yang bernuansa politis, karena selama ini HTI secara konsen selalu terbuka memberikan kritikan terhadap pemerintahan khususnya di zaman pemerintahan Jokowi sebagai Presiden, karena HTI selalu memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
“Kalau saya ambil contoh, jika membiarkan penista agama itu berlarut tidak ada kepastian hukum apakah itu pancasilais inikan yang seharusnya dikatakan anti pancasila,” cetusnya.
“Apakah itu pancasilais menjual aset-aset negara kepada asing dan membiarkan gerakan separatis seperti di Papua, itu sebenarnya yang mesti di bubarkan bukan HTI,” lanjutnya.
HTI dalam rangka memberikan dakwah namun HTI memberikan berbeda dengan dakwa Islam sebagai ideologi, menjelaskan Islam sebagai ideologi karena didalamnya ada aqidah dan syariah, itu semata tujuannya dakwah.
“Maka itu kita heran kenapa harus ada pembubaran HTI padahal kami di Sultra komunikasi dengan pemerintah maupun birokrasi, pelibatan mahasiswa dalam berbagai dakwah. Jadi tuduhan tentang HTI itu tidak pancasila tidak benar dan terbantahkan,” tutupnya.
Reporter : Hasrul Tamrin
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
