Kendari, SultraDemoNews- Disamping mengundang Menkum HAM hadir pada kegiatan Dialog Kebangsaan kerja sama KNPI Sultra dan UHO, Umar Bonte (UB) juga mengaku membahas soal legalitas KNPI yang selama ini kisruh kepengurusannya.
Tiga hari lalu, Dewan Kendari ini mengaku telah bertemu langsung dengan Menteri Hukum dan HAM membahas dan memastikan keabsahan KNPI Sultra, baik versi Rifai, maupun versi Fadh Rofiq.
Dikatakan UB, Kunjungannya tersebut diterima langsung oleh Menteri Yasona Laoly.
“Saya menanyakan kenapa Kemenkum HAM tidak mencabut legalitas KNPI versi Rifai, tapi dengan santai pak menteri menjawab santai, ngapain kita capek-capek nyabut, kan udah dipecat, dan udah ada legalitas KNPI hasil KLB, kan itu gugur dengan sendirinya,” kata umar bonte menirukan jawaban Menteri Yasona.
Olehnya kata UB, pihaknya tetap akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua KNPI Sultra. Apalagi, lanjut dia, keraguan di hatinya sudah hilang, sebab sudah mendengar sendiri jawaban dari Kemenkum HAM.
“Saya sengaja menanyakan, supaya kita bekerja benar-benar ikhlas dan mulus, karena tidak ada lagi keraguan dan totalitas mengabdi dapat kita raih,” tandas UB.