Menguak Dalang Ekspor Nikel Cina, PB HMI Gelar FGD Tata Kelola SDA Bersama Dirjen Minerba

Ketua PB HMI Bidang PEMM, Muhamad Ikram Pelesa (kanan) saat memberikan cindera mata kepada perwakilan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Cristo S. (kiri) usau acara FGD di Sekretariat PB HMI. (Foto. Pitra/Sultrademo)

Jakarta, Sultrademo.co – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Diroktorat Jenderal Mineral dan Batubra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di aula sekretariat PB HMI pada Selasa 15 Agustus 2023.

Muhamad Ikram Pelesa, Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi Migas dan Miinerba (PEMM) mengatakan, kegiatan tersebut didasari atas dugaan ekspor bijih nikel (nikel ore) ke China sebanyak 5,3 juta ton hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 575.068.799.722,52 atau Rp 575 miliar. Kerugian itu, kata dia, timbul dari ekpor ilegal bijih nikel sepanjang 2020 hingga Juni 2022.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu, Ikram menyebutkan bahwa para pemgang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak memiliki kapasitas untuk melakukan ekspor, dia menduga para pemegang smelter menjadi dalang ekspor ilegal tersebut.

“Tidak mungkin pemegang IUP untuk melakukan Ekspor, maka patut diduga ada potensi para pemegang smelter yang melakukan ekspor nikel ilegal ke cina. Pada poin ini kita harus kaji dan teliti terkait ekspor tersebut, sebab proses ekspor tentu saja melibatkan pihak-pihak keamanan”, ujarnya saat dihubungi Sultrademo.co, Kamis (17/8/2023).

Lebih jauh, Ikram juga menyinggung terkait apakah Kementerian ESDM mengetahui ekspor gelap yang dilakukan besar-besaran ini. Kata dia, berdasarkan keterangan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, mereka hanya menerima laporan produksi dan penjualan dari pemegang IUP saja, dan hanya melakukan pengawasan, pembinaan serta espesi lapangan dalam sebulan sekali.

“Artinya, pemerintah hanya menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya penambangan illegal ini. Olehnya itu, PB HMI meminta agar Menteri ESDM untuk berinisiasi membetuk lembaga Satuan Tugas (Satgas) dalam bentuk penindakan bagi pelaku penambangan liar tanpa izin karena mengingat euforia EBTKE kita belum siap,” ucapnya.

Disisi lain, lanjut dia, HMI selalu memberi saran dan masukan terkait pengawasan dilapangan juga meminta agar Menteri ESDM memberi snaksi pencabutan IUP untuk dokumen terbang.

Reporter: Pitra

 
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait