Pegiat Pemilu di Sultra Beberkan Urgensitas Pengawasan Pada Tahapan Masa Tenang

Direktur Eksekutif Pemantau Pemilu SulTra DeMo saat menyampaikan urgensitas pengawasan pada tahapan masa kampanye pemilu 2024

Konawe Selatan, Sultrademo.co – Berdasarkan agenda tahapan pemilu 2024 waktu masa tenang akan berlangsung pada 11-13 Februari 2024. Tentunya optimalisasi pengawasan yang hendak dilakukan Bawaslu disemua jenjang hirarki kelembagaan harus dijalankan secara maksimal.

Menyikapi hal tersebut pegiat kepemiluan di Sulawesi Tenggara yakni Dikrektur SulTra DeMo Arafat dan akademisi UHO Syarina Safiuddin mencoba menguraikan hal penting apa saja yang harus dilakukan pengawas pemilu pada saat tahapan masa tenang.

Bacaan Lainnya

Menurut Direktur Eksekutif Pemantau Pemilu SulTra DeMo Arafat, masa tenang merupakan tahapan dimana sudah tidak ada lagi kegiatan kampanye. Tahapan itu berlangsung di antara tahapan kampanye dan hari pemungutan suara

“Masa tenang adalah sebagai penanda berakhirnya kampanye. Tahapan kampanye pada pemilu 2024 dilakukan selama 75 hari,” ujar Arafat saat menyampaikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Pengawasan Kampanye pada Pemilu 2024 di Bawaslu Konsel, Rabu (7/2/2024).

Masa tenang kata Arafat merupakan waktu dimana terciptanya suasana ketenangan menjelang penghitungan dan pemungutan suara. Pada waktu tersebut pemilih diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan pilihanya.

“Serta ruang tersebut digunakan untuk membersihkan semua alat peraga kampanye yang ada di ruang publik,” paparnya.

Ia mengungkapkan ada delapan poin penting yang tidak boleh dilakukan ketika tahapan masa tenang berlangsung. Hal tersebut berdasarkan Pasal 275 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pertama pertemuan terbatas, kedua pertemuan tatap muka, ketiga penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, keempat pemasangan alat peraga di tempat umum dan media sosial, kelima iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet,” paparnya

“Keenam rapat umum, ketujuh debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon dan kedelapan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Akdemisi UHO Sharina Sahabuddin mengungkapkan beberapa potensi pelanggaran pada saat tahapan masa tennag di pemilu 2024.

Senada dengan itu, Akademisi UHO Sharina Sahabuddin menguraikan beberapa potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi pada tahapan masa tenang.

“Pertama aktifitas kampanye dengan tujuan mengajak atau mengintimidasi pemilih. Kedua politik uang sebagai upaya untuk meyakinkan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD dan memilih calon anggota DPD tertentu. Ketiga survey atau jajak pendapat,” tegas Sekretaris Timsel Bawaslu Sultra tahun 2023 itu.

Momentum masa tenang, kata Sharina idealnya dijadikan untuk mendalami informasi seputar pencoblosan.

“Harus diingat oleh setiap pemilih, sebaiknya masa tenang dimaknai sebagai waktu untuk berkontemplasi, merenung kembali, dan memantapkan pilihan. Sehingga betul-betul punya bekal informasi yang cukup untuk memilih di TPS nantinya,” tandasnya.

 
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait