Pemkot Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan Tepat Waktu.

ketgam : sumber google

Kendari,Sultrademo.co – Pemerintah Kota ( Pemkot) Kendari dalam hal ini Wali Kota Kendari kembali mengingatkan perusahaan agar tak lupa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan.

Wali Kota Kendari H.Sulkarnain Kadir mengatakan pemberian THR penting dilakukan agar karyawan perusahaan bisa memenuhi kebutuhannya jelang hari raya idul fitri. Apalagi THR sudah menjadi kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

Bacaan Lainnya

Selain untuk memenuhi kebutuhan karyawan pemberian tunjangan juga bisa menjadi motivasi bagi karyawan untuk lebih produktif dalam bekerja.

“Agar masyarakat bisa merayakan lebaran dengan perasaan gembira, saya sarankan (perusahaan) tidak menunda pembayaran THR karyawannya. Kalau bisa pembayarannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” kata Sulkarnain Kadir.

Sementara itu,Kepala Bidang Perselisahan Bidang Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Susianti Hafid mengatakan, pemberian THR merupakan kewajiban pemberi kerja yang sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Kerenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

Semua itu telah diatur brapa besaran tunjangan yang akan diterima karyawan. Khusus karyawan yang sudah bekerja minimal 12 bulan berturut-turut yakitu satu bulan gaji penuh tanpa mendapatkan potongan.

Sedang bagi karyawan yang bekerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional atau masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan gaji (upah). Pembayaran paling lambat H-7 lebaran.

Untuk menguatkan aturan yang ada, pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran Disnaker Peridustrian Kendari Nomor 560/159/IV/202 tentang pembayaran THR jelang hari keagamaan. Edaran tersebut telah diinformasikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kendari.

Susi menyarankan pembayaran THR dilakukan secara tepat waktu, tanpa potongan (penuh) dan secara tunai. Jika tidak diindahkan maka pihaknya tak segan memberikan sanksi kepada perusahaan.

“Sanksinya bervariasi mulai dari sanksi administrasi, teguran, hingga penutupan sementara tempat usaha,” tegas Susi.(Senin,04/05/21).

Editor: AK

Pos terkait