Sultrademo.co – Awalnya Indonesia pra-reformasi tidak mengenal tradisi survei politik. Pada masa awal Republik (1950-57), demokrasi parlementer memang telah berdiri. partai-partai politik yang bekerja dalam sistem itu kekurangan keterampilan serta dana buat mengerjakan survei-survei atas para pemilih. Apalagi di Era itu juga kebutuhan akan survei maupun jejak pendapat belumlah menjadi sebuah kepentingan politik yang mendesak karena wakil rakyat dipilih masih dalam bingkai ”ditunjuk” bukan “dipilih”.
Survei yang awalnya sebagai alat guna memprediksi hasil pemilihan umum, bahkan di Negara yang kita kenal pemerintahannya mejalankan sistem demokrasi sekelas Amerika Serikat saja menerapkan jajak pendapat profesional pada pertengahan 1930an, sosok Robert Gallup memperkenalkan metode pengambilan sampel, guna memotret pergerakan keinginan rakyat di negara itu.
Di Indonesia, masa pergolakan Mahasiswa yang dikenal dengan Gerakan Reformasi jelang Soeharto lengser, barulah jajak-jajak pendapat politik terselenggara di Indonesia, meski tak seprofesional saat ini. Sebut saja Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES) yang awal masa Reformasi (1998) melaksanakan kerja kerja akademis ini.
Di era Reformasi tersebut, tokoh politik belum menggunakan survei sebagai instrumen penting dalam membuat kebijakan strategis internal dan eksternal, apalagi sampai pada tahap mendesain kerangka dasar elektoral yang prosesnya mampu membangun citra diri yang berefek pada soal elektoral. Parpol di masa itu masih yakin dan “kekeh” pada kampanye tradisional yang mereka yakini lebih mumpuni dari kerja kerja akademik yang mamou memotret perilaku memilih (voting behaviour).
Perubahan sistem Elektoral di Indonesia bergeser pasca Reformasi, berdasarkan Amandemen Konstitusi pada 2002, negeri yang bernama Indonesia ini memberlakukan sistem Pemilu langsung yang Presiden (eksekutif) dan Wakil Rakyat (legislatif) atas perintah Undang-Undang harus melalukan PEMILIHAN LANGSUNG oleh Rakyat.
Semua hal yang terjadi yang berkaitan dengan kerja kerja akademik seperti survei dan jejak pendapat saat Reformasi dan pasca Reformasi (antara 1998 sd 2004), bahkan jejak pendapat yang banyajk mengunggulkan Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu mendapatkan banyak cibiran dari tokoh politik nasional, hal tersebut menjadi semakin meruncing karena data soal Elektabilitas SBY tidak berbanding lurus dengan perolehan suara partainya (Demokrat) saat itu. Dan saat Pilpres diselenggarakan 2004 SBY dinyatakan sebagai Pemenang PILPRES 2004 dengan raupan suara 33,57% pada putaran pertama dan 60,62% di putaran kedua. Banyak politisi gaek yang terbangun dari tidur lelapnya, mereka yang beranggapan parpol sanggup menggiring suara langsung menghilang dari deretan headline media nasional karena fakta berbanding lurus dengan hasil lembaga survei dimana kandidat populer tanpa dukungan partai besar sanggup memenangkan kontestasi skala Nasional.
Politisi Indonesia pun belajar setelah “tersakiti” agar tidak meremehkan data. Salah satu di antara mereka ialah Amien Rais, orang yang pernah emosi sebab beranggapan institusi jejak pendapat telah dengan sengaja mewawancarai responden yang tidak suka akan dirinya.
Sampai pertengahan 2004 semua Lembaga Survei di Indonesia hanya bekerja pada wilayah riset saja, belum ada yang secara massif memerankan sebagai konsultan politik, kalaupun ada baru sebatas advis berdasarkan kesimpulan hasil collect data lapangan, belum sampai pada wilayah interfensi sampai pada kerja-kerja lapangan yang sinkron dengan peningkatan elektoral dengan berbagai pola dan metode kerja.
1999 William Liddle di Ohio State University, yang saat itu dikenal sebagai WNA yang Indonesianis mendapatkan sokongan dana dari National Science Foundation untuk menelaah perilaku memilih orang-orang Amerika Serikat dalam pemilu parlementer, Saiful dan Denni JA yang juga adalah murid William Liddle mulai bekerjasama dengan lembaga donornya, sementara kerja penelitian berjalan Saiful dan Denny JA berpikir membuat Lembaga Survei sendiri, gayung bersambut, tahun 2003 Takashi Shiraishi (kawan Baik Saiful Mujani) dari Jepang, melobi Japan International Cooperation Agency (JICA) supaya menjadi donor LSI. Permohonan itu diterima, maka LSI dapat menjalankan survei-survei awalnya tanpa sumber dana lain.
Dalam perjalanan Lembaga Survei Indonesia terjadi silang pendapat antara Denny Januar Ali dan Saiful Mujani, Denny Januar Ali melihat ada potensi mengembangkan institusi ini sebagai alat mengorganisir partai politik dan kampanye elektoral, itulah yang diklasifikasi media era itu sebagai “kubu Komersil” sementara Saiful Mujani diklasifikasi sebagai “Kubu Akademik” yang meyakini bahwa jajak pendapat semestinya melayani kebutuhan masyarakat akan informasi serta transparansi politik.
Silang pendapat antara Denny Januar Ali dan Saiful Muzani berujung pada pengunduran diri Denny dari LSI pada Mei 2005. Pengunduran diri tersebut bukan malah membuat namanya tenggelam, bahkan tak berselang lama Denny JA mendirikan lembaga survei dan agen konsultasi politik miliknya sendiri, dengan nama Lingkaran Survei Indonesia, yang juga disingkat LSI.
KONSULTAN POLITIK INDONESIA BERMULA DARI MANADO
Sebelum Lingkaran Survei Indonesia secara resmi terbentuk, ada masa transisi setahun sebelumnya, yakni 2004, persisnya bulan September (pasca pilpres putaran kedua) yang dimenangkan oleh SBY. Di era itulah cikal bakal KONSULTAN POLITIK lahir dan mulai beraktifitas di Indonesia, meski secara legal belum resmi mendeklarasikan sebagai konsultan politik. Waktu itu Denny Januar Ali masih bernaung dalam satu lembaga bernama Lembaga survei Indonesia yang didirikannya bersama tanggal 17 September 2003 dan konsisten bekerja hanya untuk survei, dalam lembaga tersebut ada beberapa deretan nama yang hari ini sudah menjadi pimpinan lembaga survei, diantaranya ada Andi Agung Prihatna (LP3S), Qodari (INDO BAROMETER), Widdi Aswindi (JARINGAN SUARA INDONESIA), dan penulis saat itu masih sebagai Area Koordinator Sulut, Gorontalo dan Maluku Utara.
Karena belum punya Akta pendirian resmi sebagai lembaga yang kerja pada wilayah survei dan konsultan politik, namun sudah dikenal sebagai pekerja Survei, di Manado, September 2004, Denny Januar Ali bersepakat Dengan Bakal Calon Walikota Manado dari Partai Golongan Karya (Jimmy Rimba Rogi), untuk survei awal, dalam perjalanannya Survei selesai dilakukan dan bersiap untuk presentasi hasil, dalam laporan survei yang di sampaikan oleh Widdi Aswindi di Kantor DPRD Manado, tempat Jimmy berkantor berjalan lancar. Meski sebelumnya janjian di kediaman Jimmy Rimba Rogi di Manado, tepatnya Lorong PK Karona, Kelurahan Teling, namun sesampai di Kediaman, pagi dini hari, penulis bersama Widdi Aswindi justru mendapat sambutan yang kurang bersahabat, bahkan kami berdua mendapatkan sambutan siraman Air dari selang yang diperuntukkan cuci mobil justru mampir membasahi pakaian dan sepatu kami. Singkat cerita, Widdi dan penulis kembali ganti kostum dan mampir menyeruput kopi di kawasan jalan roda, tak berselang lama handphone Widdi Aswindi berdering dan diminta bergegas untuk presentasi hasil survei dilokasi awal kediaman berubah menjadi kantor DPRD Kota Manado. Presentasi berjalan lancarn selesai dan berbincang, disitulah Jimmy Rimba Rogi mengatakan bantu saya, apapun caranya saya harus menang, kata Jimmy.
Penulis bersama Widdi Aswindi Kembali ke Markas, sebuaj rumah di titiwungen, lorong Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, disitu kami duduk bersila dengan beberapa kawan, Ada Widdi Aswindi, Qodari, Baso Affandi (penulis), Popon Lingga Geni, Suhartono, Muhammad Jabir, semua sependapat untuk membuat jaringan relawan, skema pemasangan atribut, komunikasi lintas parpol, kanalisasi media, dll. Pertemuan semiformal itu diakhiri dan berlanjut lebih serius dengan jumlah peserta terbatas disuatu tempat bilangan pusat kota Manado, ikut dalam pertemuan tersebut, Widdi Aswindi, Qodari, almarhum Herry Kereh (mewakili Jimmy Rimba Rogi), Muhammad Jabir, Suhartono dan tentu saya sendiri.
Pasca pertemuan yang nyaris menembus pagi tersebut akhirnya diputuskan untuk mengawal Jimmy Rimba Rogi sebagai Calon Walikota Manado sampai Menang, sekaligus menerima tawaran Calon Bupati Minahasa Tenggara Alm Telly Tjanggulung yang diwakili oleh Alm Herry J. Kereh, juga membehas pemenangan di Provinsi dan kabupaten lainnya di Indonesia. olehnya rapat berantai yang padat berlanjut, disitulah kemudian LSI (lingkaran) membentuk institusi yang bernama Jaringan Issu Publik/ JIP (untuk Survei) dan Jaringan Pemenangan bernama Pasukan Tatto (jangan disingkat/khusus Manado), prestasi pemenangan pertama yang tercatat dalam lembar sejarah Denny JA sebagai Konsultan berawal dari sini, dari Manado dengan Calon bernama Jimmy Rimba Rogi yang waktu itu berpasangan dengan Abdi Buchari.
Hal yang diceritakan penulis di atas terjadi di Tahun 2004, dan setahun setelah itu barulah kemudian Lingkaran Survei Indonesia yang bekerja sebagai lembaga Riset dan Political Consulting berdiri dibawah kepemimpinan Denny Januar Ali, yakni 2005 dan sejak Juni 2005, Denny menggarap banyak pemilu di daerah-daerah, tidak pernah absen mengumumkan Quic Count dimana bisa menggambarkan akurasi survei dan keberhasilannya sebagai konsultan politik, keberhasilan Denny JA yang mingkin membuat Saiful Mujani, kolega sekaligus “lawannya” di LSI, juga mendirikan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
BASO AFFANDI, SH*
1999 Area Koordinator SulutGo – Maluku Utara / Lembaga Survei Indonesia (LSI)
2004 Koordinator JIP / Jaringan Issu Publik (JIP)
2005 Divisi Pemenangan Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
2008 Manager Pemenangan Jaringan Suara Indonesia (JSI)
2010 sampai sekarang Direktur Eksekutif Barometer Suara Indonesia (BSI)
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
