Jatinangor, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai langkah nyata mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Rakor yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2025 itu dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri para Sekda serta Kepala Bappeda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya keselarasan program antara pusat dan daerah agar pembangunan nasional dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkesinambungan.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Sultra Asrun Lio menyampaikan bahwa forum koordinasi tingkat nasional seperti ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan di Sulawesi Tenggara tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
“Pemprov Sultra berkomitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Melalui Rakor ini, kami memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan pembangunan di Sultra sinkron dengan program pusat dan daerah,” ujar Asrun Lio, Selasa (28/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukkadan Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling terus memantapkan arah pembangunan daerah. Fokus utamanya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah Sultra.
“Kami ingin pembangunan di Sultra tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai bentuk konkret sinkronisasi antara pusat dan daerah, Asrun Lio menyebut Pemprov Sultra mendukung penuh pelaksanaan program-program prioritas nasional Tahun 2025, di antaranya:
1. Ketahanan pangan
2. Makanan bergizi gratis
3. Program 3 juta rumah
4. Kartu Digital Mahasiswa/Pelajar (KDMP/KKMP)
5. Sekolah Rakyat
6. Sekolah Unggulan Garuda
7. Rehabilitasi sekolah
8. Cek kesehatan gratis
9. Pembangunan rumah sakit berkualitas
10. Penanganan TBC
11. Pembangunan bendungan dan irigasi
12. Penanganan sampah
“Kami berkomitmen memastikan program prioritas nasional berjalan optimal di Sultra. Setiap program disesuaikan dengan kondisi lokal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Asrun Lio menambahkan, usai mengikuti Rakor di IPDN, Pemprov Sultra akan segera menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut melalui rapat internal bersama seluruh perangkat daerah. Langkah ini bertujuan mengintegrasikan hasil pembahasan nasional ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan program lintas sektor di Sultra.
“Hasil Rakor IPDN ini tidak berhenti pada wacana, tetapi akan kami konkretkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih sinkron, efektif, dan berdampak luas,” tutup Asrun Lio.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL







