Kendari,(SultraDemoNews)- Seperti yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik terkait keinginan Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi melakukan mutasi di lingkup Pemerintah Provinsi (pemprov), dinilai menambah kegaduhan baru di tahun politik ini.
Menurut Mantan Asisten Wakil DPD RI, Laode Rahmat, mutasi yang penuh kontroversi itu justru menjadi catatan perdana rapor merah Pj Gubernur di Sultra, pasalnya kebijakan seperti itu menjadi pintu masuk untuk membongkar kebobrokan kebijakan-kebijakan lain.
Dikatakannya, mutasi yang dilakukan Pj Gubernur Sultra tidak transparan dan seperti sedang bermain petak umpet, kendati tidak ada masalah, Laode Rahmat menantang Pj Gubernur untuk membuka nama-nama yang diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Titik nadi transparansi yakni membuka ke publik nama-nama calon kabinetnya. Kalau tidak berani membuka hal tersebut berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam prosesnya,” ujarnya, Sabtu (26/5/2018).
Ditambahkannya, jika prosesnya sudah tidak transparan seperti ini, berarti dalam mutasi tersebut ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, untuk mengamankan posisi orang-orang tertentu. Kedua, diduga ada jabatan yang diorder “khusus” untuk mengamankan orang-orang tertentu. Ketiga, ada pesanan politik untuk memuluskan salah satu misi politik pasangan calon.
“Kalau memang mutasi terwujud dan beberapa nama eselon II yang selama ini jadi momok publik masih dipertahankan, berarti dugaan bandrol jabatan makin kencang aromanya,” katanya.
Misal, lanjut dia Badan Kepegawaian Daerah, dan Diknas, pimpinannya sudah tidak produktif, tapi kalau dua sampel tersebut masih juara bertahan, berarti perlu ditindak lanjuti secara hukum kebijakan ini.
“Jika saja PJ Gubernur tidak mau mendengar masukan publik, nanti saya sampaikan ke Mendagri, baik secara lisan maupun tertulis terkait fenomena yang terjadi ini,” pungkasnya