Rabu, 19 April 2017.
Kendari, (SultraDemoNews)- Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulltra, Kisran Makati minta Badan Pertahanan Nasional Wilayah Sultra prioritaskan pendataan wilayah kelola masyarakat yang berbasis konflik agraria yang bermula pada perebutan dan perampasan tanah masyarakat.
Hal itu diungkapkannya usai menggelar diskusi publik, Rabu (19/4/2017). Dikatakannya, banyak wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang terpaksa menjadi daerah perebutan dan perampasan hak kepemilikan antara masyarakat dan perusahaan tebuh dan kelapa sawit.
“Kita Inginkan BPN tidak hanya mendata wilayah yang ada di kawasan, tetapi lebih prioritaskan tanah yang menjadi wilayah kelola masyarakat agar mendapat pengakuan dan legalitas,”pintanya.
Ditambahkannya, BPN juga harus benar-benar pastikan bahwa identifikasi masyarakat peruntukan tanah obyek reforma agraria, itu lebih dititikberatkan pada subyek daripada obyek, sebab jika tidak demikian, lanjut dia, BPN bisa memperoleh identitas palsu, atau dengan kata lain salah sasaran.
“Kalau BPN lebih banyak berbicara obyek, maka mereka akan mendapat data salah, dan akan merembet pada terjadinya sasaran yang kurang tepat,”katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPN, Tjahyo Widianto saat memaparkan pendapatnya menjelaskan, pihaknya selalu melakukan proteksi pada wilayah kelola masyarakat yang menjadi ancaman peminggirian perusahaan, untuk dilakukan pelayanan intensif dan penyelesaian perkara kepemelikan.
“Ini tentunya menjadi tugas kami, dan selama ini kami terus melakukan proteksi dan indentifikasi wilayah kelola masyarakat,”terangnya.
Reporter : Aliyadin Koteo.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
