Kendari, Sultrademo.co – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Sulawesi Tenggara (Sultra) melayangkan kritik keras terhadap menjamurnya gerai ritel modern Indomaret di Kota Kendari.
Pasalnya, pembangunan gerai tersebut diduga kuat tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sekretaris PW Ansor Sultra, Salahuddin, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait carut-marut perizinan ini. Dari data yang dihimpun, mayoritas gerai yang baru berdiri beroperasi secara ilegal.
“Dari sembilan unit gerai Indomaret yang dibangun di Kota Kendari, hanya satu unit yang tercatat memiliki izin resmi. Ini temuan serius,” tegas Salahuddin, Kamis (29/1/2026).
Ia menilai menjamurnya ritel modern tanpa kendali ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan ancaman nyata bagi ekonomi kerakyatan. Keberadaan Indomaret yang masuk hingga ke pemukiman dianggap perlahan membunuh pelaku UMKM dan pedagang kelontong lokal di Kendari.
Salahuddin juga mencium adanya indikasi tindakan “inkonstitusional” atau prosedur gelap dalam proses pembangunan fisik gerai-gerai tersebut di lapangan.
“Ada dugaan tindakan jahat atau malprosedur dalam pembangunan gerai-gerai ini. Pemerintah Kota Kendari tidak boleh tutup mata. Ini menyangkut marwah aturan dan perlindungan terhadap warga sendiri,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mendesak Wali Kota Kendari dan instansi terkait untuk segera melakukan audit investigatif dan menghentikan operasional gerai yang tidak memiliki PBG.
Ketegasan pemerintah daerah dinantikan untuk memastikan bahwa investasi yang masuk ke Kota Lulo tidak menabrak aturan hukum dan tidak menggilas nasib pedagang kecil.
“Pemerintah harus hadir. Jangan sampai demi investasi, aturan diabaikan dan nasib pelaku UMKM dikorbankan,” tuturnya Salahuddin.
Ia menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat pembiaran ini. Jika Pemerintah Kota Kendari tidak segera mengambil langkah konkret dan tindakan tegas terhadap gerai-gerai nakal tersebut, mereka memastikan akan membawa massa ke jalan.
Salahuddin memperingatkan bahwa gelombang protes besar akan segera pecah jika aspirasi ini diabaikan oleh pemangku kebijakan.
“Dalam waktu dekat kami akan turun melakukan aksi besar-besaran di Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Kendari jika hal ini tidak segera diambil langkah konkret secara tegas,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
