Kendari, Sultrademo.co – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan audiensi sekaligus silaturahmi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra, Jumat (13/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Mini Dikbud Sultra itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sultra, Prof Aris Badara, didampingi Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang SMK.
Ketua PW GP Ansor Sultra, Saninuh Kasim, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pimpinan Dikbud. Ia meyakini pertemuan tersebut merupakan langkah yang diridai Allah SWT dan diharapkan membawa keberkahan.
“Secara moril, kehadiran kami di sini merupakan bentuk dukungan kepada Pak Kadis Pendidikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Saninuh menguraikan sejumlah persoalan pendidikan yang menjadi perhatian GP Ansor Sultra. Pertama, mengenai maraknya tawuran pelajar. Ia menyebut pihaknya siap menawarkan solusi berbasis keagamaan, seperti pembacaan sholawat, wirid, dan dzikir pendek, sebagai bentuk tanggung jawab sosial Ansor.
Kedua, terkait tingginya angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang melibatkan pelajar. Data menunjukkan pada 2024 terdapat 1.619 kasus, sementara sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat 1.144 kasus. Lebih dari separuhnya didominasi oleh pelajar. “Memang harus ada mitigasi khusus yang dilakukan pihak sekolah,” ucapnya.
Ansor juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan di Sultra. Menurut Saninuh, kualitas pendidikan seolah-olah hanya terpusat di Kota Kendari, sementara daerah lain masih tertinggal.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Pendidikan Sultra, Prof Aris Badara, menjelaskan bahwa secara nasional terdapat program 7 Kebiasaan Anak Hebat Indonesia. Program ini bertujuan membentuk generasi berkarakter, yang ke depan akan diperkuat melalui kerja sama Dikbud dengan Gerakan Pramuka.
“Kekerasan, perundungan, hingga intoleransi masih menjadi ‘dosa besar’ dalam dunia pendidikan. Kita akan mengupayakan proses mitigasinya lebih maksimal,” kata Aris.
Ia menegaskan, seluruh hasil diskusi dengan GP Ansor akan ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).
Aris menambahkan, Dikbud Sultra merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) terbesar di provinsi ini. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan mencapai sekitar 16.000 orang. Sementara itu, jumlah siswa lebih dari 120.000 orang dengan beragam persoalan, mulai dari ijazah hilang, perpindahan sekolah, hingga status administrasi yang belum jelas.
“Pada prinsipnya, kami sangat menghormati eksistensi sahabat-sahabat GP Ansor Sultra,” ujarnya.
Sebagai perpanjangan tangan dari Gubernur Sultra, lanjut Aris, Dikbud juga tengah menjalankan sejumlah program prioritas, antara lain PENGGARIS (Perlengkapan Sekolah Gratis), penyediaan perlengkapan pendidikan jasmani dan olahraga, serta pengadaan mobiler sekolah. “Ini yang harus kita sukseskan bersama-sama,” katanya.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
