Bandung, Sultrademo.co – Selasa, 24 Juni 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Jawa Barat mengadakan pertemuan untuk melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan pihak Yayasan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal (MIAH), Selasa (24/72025)
Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai polemik pembangunan masjid yang telah bertahun-tahun belum ada titik temu.
Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menegaskan, kehadiran Kemenham untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, yaitu yayasan melalui DKM Masjid Imam Ahmad bin Hambal dan warga sekitar. Kakanwil menekankan bahwa Kemenkham memiliki tugas dan fungsi menangani dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Negara hadir untuk memastikan setiap warga negara dapat beribadah tanpa adanya larangan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
Ketua Yayasan Imam Ahmad bin Hanbal, Bukit Adi Nugraha didampingi pengurus yayasan dan DKM, menyampaikan terima kasih atas peran Kanwil Kemenham yang telah sedia untuk mengawal kasus ini. Pihak yayasan berharap polemik segera terselesaikan. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor juga menawarkan mediasi melalui Pusat Mediasi Nasional (PMN). Komnas Ham juga sudah turun untuk memfasilitasi mediasi penyelesaian polemik ini.
Kuasa hukum yayasan menjelaskan dari tahun 2016 hingga saat ini belum ada
penyelesaian signifikan. Pihak yayasan berharap pembangunan masjid dapat tetap berjalan sesuai perizinan dan legalitas yang ada, mengingat telah ada putusan hingga kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat ibadah yg dikeluarkan oleh Pemkot Bogor.
Hasbullah Fudail, sebelumnya juga sudah bertemu dengan Kesbangpol dan beberapa warga sekitar mesjid untuk menggali informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak yang terlibat, menyatakan bahwa telah ada catatan dan beberapa poin penting serta akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu memfasilitasi menyelesaikan polemik ini.
Kanwil Kemenham Jawa Barat juga akan
berkoordinasi dan berkolaborasi dengan MUI, FKUB dan Komnas HAM yang
sebelumnya telah berupaya menyelesaikan masalah serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempertemukan pihak yayasan dengan Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai kesepakatan bersama. ***
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
