Kendari, Sultrademo.co- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari menggelar pendataan susulan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari yang belum terdata pada gelombang sebelumnya.
Pendataan lanjutan tersebut dipusatkan di ruang Command Center Dinas Kominfo Kota Kendari pada Senin (12/10/2026).
Kegiatan diawali dengan pertemuan koordinasi antara Kepala BPS Kota Kendari, Hj. Sultriawati Efendy, dan Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda.
Langkah ini diambil setelah hasil evaluasi cakupan pendataan menunjukkan masih adanya pegawai di lingkup Kominfo Kendari yang terlewat.
BPS bergerak cepat melakukan penyisiran ulang guna memastikan seluruh kelompok sasaran tercatat demi menjaga akurasi dan kelengkapan data perekonomian.
Sebelumnya, BPS Kota Kendari telah bersurat resmi melalui surat Nomor B-859/74710/SS.190/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 untuk memohon fasilitasi tempat dan pendampingan petugas sensus di lapangan.
Dalam proses pendataan ini, para ASN yang terdaftar sebagai sasaran diminta membawa dokumen pendukung berupa Kartu Keluarga (KK) serta nomor identitas pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna memperlancar pengisian data kuisioner.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh agenda strategis nasional tersebut.
“Koordinasi antara pemerintah daerah dan BPS penting untuk mendukung kelancaran pendataan sesuai prosedur,” tegas Sahuriyanto, Senin (12/10/2026).
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan pijakan vital dalam menyediakan potret utuh struktur perekonomian daerah maupun nasional.
Hasil pendataan ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai tolok ukur perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga penyusunan program pemulihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Kendari.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
