Laporan: Supriyadin Tungga
Konawe Utara, Sultrademo.co– Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Pront Rakyat Konawe Utara Bersatu (FORKUB) geruduk kantor BPBD Konawe Utara. Jum’at, (04/01/2022)
Dalam aksi tersebut, pihak FORKUB mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bupati Konawe Utara untuk merealisasikan pembagunan Hunian Tetap (HUNTAP) di tahun 2022 ini, serta memberikan ganti rugi ekonomi dan kesehatan bagi masyarkat yang saat ini berada di Hunian Sementara (HUNTARA).
Selanjutnya mendesak pihak DPRD Konawe Utara untuk segera melakukan Rapat Degar Pendapat (RDP) terkait kejelasan pembagunan Huntap.
Jendral lapangan, Iksan mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan bentuk kekesalan warga desa Puusuli terhadap pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang lambat merealisasikan program pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) sejak 2019 hingga 2021 lalu.
“Puluhan masyarakat yang mendiami Hunian Sementara (HUNTARA) itu sudah tidak lagi nyaman akibat kedinginan dan sakit sakitan, belum lagi cuaca buruk saat ini sehingga keresahaan warga Puusuli ini dibayang bayangi ketakutan,” kata Iksan
Merespon tuntutan tersebut, Muh. Aidin selaku Kepala BPBD melalui surat penyataannya, mengatakan akan terus melakukan pengawalan ke BNPB pusat agar program pembagunan Huntap segera direalisasikan di pertengahan tahun 2022 mendatang. Hal itu sesuai dengan pernyataan Astama BNPB Pusat yakni pada bulan September tahun 2022 akan merealisasikan program HUNTAP.
“Semua persyaratan yang telah dimintai oleh pihak BNPB pusat kita sudah tuntaskan, selanjutnya tinggal menunggu regulasi dari Kemenkeu baru setelah itu semua program bisa kita laksanakan, kita berharap bisa direalisasikan di tahun 2022 ini,”tukasnya.
“Kita berharap warga Konawe Utara yang saat ini berada di HUNTARA agar bersabar menunggu. Kami juga akan terus mengawal tututan kalian terkait realisasi huntap,”tutupnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
