Kendari, Sultrademo.co — DPRD Kota Kendari mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Kendari, Senin (22/6/2026). Dalam pembahasan awal itu, terungkap utang Pemerintah Kota Kendari hingga akhir 2025 mencapai Rp510,6 miliar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, dan dihadiri anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kota Kendari.
Agenda rapat difokuskan pada pembahasan awal laporan keuangan daerah sebelum dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis bersama OPD terkait. Pembahasan Raperda ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja keuangan daerah sekaligus forum untuk mengkaji capaian, tantangan, dan langkah perbaikan pelaksanaan APBD sepanjang tahun 2025.
Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan tahapan penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
DPRD bersama pemerintah kota akan mencermati seluruh laporan realisasi anggaran dan kinerja setiap OPD sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Dalam pemaparannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,57 triliun atau 92,26 persen dari target sebesar Rp1,71 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.570.028.610.419,93 dari target Rp1.713.070.105.520 atau terealisasi sebesar 92,26 persen,” ujar Amir Hasan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,49 triliun atau 89,43 persen dari target belanja Rp1,67 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Selain pendapatan dan belanja, Amir Hasan juga memaparkan realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2025 yang mencapai minus Rp38,39 miliar atau hampir 100 persen dari target yang direncanakan.
Menurutnya, laporan keuangan tersebut menjadi gambaran umum kondisi fiskal Kota Kendari yang selanjutnya akan dibahas lebih rinci bersama masing-masing OPD.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam rapat ialah posisi kewajiban atau utang Pemerintah Kota Kendari hingga 31 Desember 2025 yang tercatat mencapai Rp510,6 miliar.
Nilai tersebut terdiri atas utang jangka pendek sebesar Rp242,49 miliar yang mencakup utang pegawai, utang jasa, dan kewajiban kepada pihak ketiga. Sementara utang jangka panjang sebesar Rp268,10 miliar berasal dari pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk pokok pinjaman, bunga, dan biaya pengelolaan dana.
Meski demikian, Amir Hasan menegaskan pemerintah daerah terus melakukan upaya penyelesaian kewajiban keuangan tersebut. Hingga Juni 2026, Pemkot Kendari telah melunasi utang sebesar Rp106,61 miliar.
“Alhamdulillah sampai bulan Juni 2026 kami telah melunasi kewajiban Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp106.611.890.807,” kata Amir Hasan.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
