Pemkot Kendari dan BPKP Sepakat Tingkatkan Efektivitas Pengendalian Korupsi

Kendari, Sultrademo.co – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan Pemerintah Kota Kendari.

Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Rencana Aksi Kolaborasi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (6/10/2025).

Bacaan Lainnya

Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menyebut kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tahun 2024. Ia menegaskan, Pemkot Kendari berkomitmen untuk memperbaiki berbagai rekomendasi BPKP agar sistem pencegahan korupsi semakin efektif dan menyentuh seluruh lini birokrasi.

“Langkah ini adalah komitmen nyata Pemerintah Kota Kendari untuk memperbaiki area yang direkomendasikan oleh BPKP. Semua akan kita perbaiki secara bertahap melalui program yang lebih fokus, terarah, dan berdampak nyata,” kata Wali Kota Siska.

Ia juga menargetkan agar Pemkot Kendari dapat mencapai SPIP Terintegrasi Level 3, di mana sistem pengendalian internal bukan hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah.

“Saya tidak ingin ini berhenti di seremonial. Pencegahan korupsi harus hadir dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan hingga level terbawah,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala BPKP Perwakilan Sultra, Harry Bowo, menekankan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan baik meski terjadi pergantian pimpinan. Ia juga menyoroti lima faktor penyebab terjadinya fraud, yakni tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi.

“Kendala terbesar dalam penyusunan risiko fraud adalah tidak menyusunnya sama sekali. Karena itu, penting untuk membuat peta risiko dan mitigasinya,” ujarnya.

Dari hasil evaluasi IEPK tahun 2024, skor Kota Kendari berada di angka 2,802, dengan sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, seperti dukungan sumber daya, asesmen risiko korupsi, serta efektivitas saluran pelaporan internal.

Melalui kolaborasi dengan BPKP, Pemkot Kendari berharap upaya pencegahan korupsi dapat semakin terarah dan berkelanjutan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Laporan : Hani
Editor : UL

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait