Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital pemerintahan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kendari, Kamis (12/2/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting dari Kendari.
Kehadiran Pemkot Kendari dalam forum tersebut menunjukkan partisipasi aktif dalam agenda percepatan digitalisasi sektor pemerintahan. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Tamborasi itu mempertemukan pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Program ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pembayaran berbasis digital.
Selain itu, optimalisasi penggunaan kanal pembayaran digital pada pajak dan retribusi daerah juga menjadi perhatian. Pemanfaatan teknologi diharapkan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran sekaligus mempercepat proses administrasi dan pencatatan keuangan pemerintah.
Rakor tersebut juga menjadi ajang evaluasi capaian kinerja TP2DD sepanjang tahun sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan langkah strategis yang akan diterapkan selama 2026.
Digitalisasi transaksi daerah diyakini mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sistem pembayaran menjadi lebih tertib, tercatat, dan mudah diawasi. Sistem digital juga dinilai dapat meminimalisir potensi kebocoran anggaran karena transaksi dapat dipantau secara real time.
Di sisi pelayanan, penerapan digitalisasi memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah secara daring tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Hal ini dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien.
Pemkot Kendari memandang digitalisasi sebagai kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan modern. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, implementasi digitalisasi transaksi di Sulawesi Tenggara diharapkan semakin optimal serta berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
