Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan menargetkan penanganan sebanyak 1.107 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sepanjang tahun 2026.
Program perbaikan hunian ini didukung kolaborasi pembiayaan lintas sektor demi mewujudkan rumah tinggal yang layak, sehat, dan aman bagi warga.
Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, menjelaskan bahwa program strategis ini dibiayai oleh empat sumber pendanaan utama, yaitu APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), APBD Kota Kendari, serta alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan mitra.
“Dengan dukungan berbagai sumber pembiayaan ini, kami optimis target perbaikan rumah warga dapat tercapai tepat waktu, sehingga semakin banyak keluarga di Kendari dapat segera menempati hunian yang layak,” ujar Satria, Selasa (13/10/2026).
Hingga pertengahan Oktober 2026, pengerjaan fisik terus digenjot secara bertahap. Dari peluncuran tahap awal sebanyak 515 unit, tercatat 208 unit di antaranya telah rampung 100 persen, sementara sisanya tengah dalam proses penyelesaian.
Berikut rincian progres dan sumber pendanaannya:
- APBN (Kementerian Perumahan): Mengover total target 1.107 unit secara bertahap, di mana 208 unit di antaranya telah rampung sepenuhnya.
- APBD Kota Kendari + CSR: Sebanyak 19 unit telah selesai dibangun 100 persen (9 unit dari APBD Kota Kendari dan 10 unit melalui program CSR perusahaan).
- APBD Provinsi Sultra: Sebanyak 40 unit di Kelurahan Kulumereka saat ini tengah berjalan dengan progres pembangunan mencapai 70 persen.
Dalam program ini, masing-masing unit rumah dialokasikan bantuan senilai Rp20 juta. Rinciannya meliputi Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah tenaga kerja.
Guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, tim dinas bersama aparat kelurahan dan ketua RT setempat menerjunkan tim verifikasi langsung ke lapangan untuk menilai tingkat kerusakan serta kebutuhan riil calon penerima manfaat.
Satria menambahkan, program perbaikan rumah ini mengusung prinsip swadaya masyarakat. Para penerima bantuan diharapkan berpartisipasi aktif, baik dengan menyumbangkan tenaga maupun menyediakan bahan tambahan secara mandiri untuk menyempurnakan bangunan.
Sementara untuk skema CSR, pengadaan material dikoordinasikan langsung bersama pihak perusahaan.
Pemkot Kendari optimistis dapat menuntaskan seluruh perbaikan 1.107 unit RTLH ini sebelum tenggat akhir Desember 2026 mendatang.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
