Kendari, Sultrademo.co – Dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022, Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar Focus Groub Discussion (FGD). Selasa, (14/06/2022).
Kegiatan yang digelar disalah satu hotel di Kendari ini dipimpin langsung oleh Anggota KI Pusat, Gede Narayana dan Staf Ahli KI, Romanus Ndau dengan menghadirkan para informan ahli dan tim kelompok kerja (pokja), serta para komisioner KI Sultra yang baru saja terpilih.
Dalam sambutannya, anggota KI Pusat, Gede Narayana mengatakan, hasil dari FGD berupa Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sultra tidak dimaksudkan untuk dikompetisikan.
“Ini untuk memotret kondisi keterbukaan informasi di Sultra, terutama dalam kaitannya dengan lingkungan fisik, politik, ekonomi, dan hukum,” kata Gede Narayana.
Lebih lanjut, Narayana menjelaskan bahwa berapapun nilai indeks yang diperoleh Sultra nantinya, itu tidak hanya semata-mata peran dari pemerintah daerah saja, tetapi juga peran dari masyarakat, dunia usaha, dan penegak hukum.
“Ukurannya bukan soal kinerja pemerintah tapi dipengaruhi oleh seluruh aspek seperti yang disebutkan sebelumnya,” tuturnya.
Mantan Ketua KI Pusat Periode 2017-2021 itu juga mencontohkan, ironis sekali jika nilai indeks yang diperoleh tinggi namun, Komisi Informasi justru belum punya kantor atau anggarannya sangat rendah.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah mengatakan, sangat mengapresiasi FGD yang dilaksanakan oleh KI Pusat ditambah lagi, tahun ini, KI Sultra telah memiliki komisioner yang baru terpilih.
“Berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur, pelantikan anggota KI Sultra kita agendakan pada tanggal 20 Juni 2022 mendatang,” kata Kadis Kominfo Sultra.
Perlu diketahui, penyusunan indeks keterbukaan informasi publik merupakan agenda tahunan KI Pusat dalam rangka memotret keterbukaan informasi publik di 34 provinsi se-Indonesia.
Fasilitasi penyusunannya dilaksanakan oleh Tim Pokja yang telah ditugaskan oleh KI Pusat berdasarkan usulan daerah. Dalam rangka memperoleh indeks tersebut, Tim Pokja menetapkan informan ahli yang akan diwawancara. Sebanyak sembilan orang informan ahli yang kemudian ditetapkan oleh KI Pusat, yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat/pemuda.
Adapun sembilan informan ahli tersebut masing-masing Pj. Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, akademisi Universitas Halu Oleo, Prof. Aris Badara, Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Fadlil Suparman, Ketua HIPMI Sultra, Alvian Akawijaya Putra, Komisrais Bank Sultra, La Ode Rahmat Apiti. Ketua Walhi Sultra, Saharuddin, Ketua PWI Sultra, Sarjono, Ketua AJI Kendari, Rosniawanty Fikri, dan Bendahara Umum KNPI Sultra, Erwin Gayus.
Hasil wawancara sembilan informan ahli tersebut kemudian dikonfirmasi kembali melalui FGD. Hasilnya, akan dirilis oleh KI Pusat bersama dengan nilai indeks dari provinsi lain se-Indonesia.
Laporan : Muh Sulhijah
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
