Kendari, Sultrademo.co – Berlangsung di Century Park Hotel Jakarta, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menjadi pembicara dalam Silatnas Kepemimpinan Indonesia dengan tema Pemimpin yang Melayani.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung sejak tanggal 27-29 Mei 2022.
Kegiatan yang diisi dengan silaturahim Kebangsaan kepada Nirwan Bakri, Dr. Salim Segaf Al Djufri dan Anis Rasyid Baswedan, serta kunjungan ke Jakarta International Stadium & Circuit Formula E Jakarta juga diikuti kurang lebih 30 pemimpin daerah se Indonesia.
Pada kesempatan itu, Wali Kota bersama Bupati Berau menyampaikan prestasinya. Wali Kota Kendari membawakan materi tentang pemberdayaan UMKM.
Politisi PKS ini mengatakan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki mental bisnis yang kuat sehingga mampu bertahan dan bangkit meskipun di tengah pandemi COVID-19.
“Yang mahal dari sebuah bisnis itu adalah bukan apa usahanya, bagaimana bentuk usahanya dan sebesar apa usahanya, tapi mental bisnis kita,” ungkap Sulkarnain.
Dalam mendukung UMKM agar bisa tumbuh maka Pemerintah Kota Kendari menyediakan izin yang mudah, membuka akses permodalan serta menjaga atmosfer bisnis agar tumbuh dan terus terjaga.
Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dalam pidatonya (PKS.id) menyatakan lewat moment perayaan HUT PKS yang ke – 20, semua pengurus dan keluarga besar PKS dapat kembali berkumpul setelah kurang lebih dua tahun lamanya keinginan untuk saling bertemu terhalang oleh pandemi Covid-19.
Dirinya berharap, dalam peringatan MILAD ke-20 PKS ini, semua anggota tetap dengan satu semangat, satu misi, dan satu harapan yang sama, yaitu: Kolaborasi Melayani Indonesia.
” Kolaborasi itu sangat penting, ibarat sebuah rumah. Rumah hanya akan terbangun jika ada pondasi, tiang, atap, dan dinding yang bersatu padu dan saling menguatkan,” tutur Ahmad Syaikhu.
Pada kesempatan itu, Ahmad Syaikhu mengajak seluruh pemimpin partai politik untuk bersama-sama berkolaborasi menggugat aturan Presidential Threshold sebesar 20%.
Dimana, UUD NRI 1945 telah mengamanatkan kepada partai politik untuk mencetak dan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, melahirkan capres dan cawapres. Salah satu penghambat dalam melahirkan pemimpin bangsa yang lebih beragam dan berkualitas adalah tingginya angka Presidential Threshold yaitu sebesar 20 %.
” Insya Allah struktur, kader dan simpatisan PKS siap berkoalisi dan berkolaborasi melahirkan capres dan cawapres pada tahun 2024. Saya ingin mengecek kesiapan yang hadir dalam kesempatan ini,” imbuhnya, Selasa, (31/05/22).
Untuk diketahui, Presidential Threshold (ambang kepresidenan) adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
