Kendari, Sultrademo.co – Pengadaan vaksin Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak termasuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2021.
Hal ini dibeberkan langsung oleh Wali Kota Kendari, H.Sulkarnain Kadir. Kata Sulkarnain, terkait pengadaan vaksin tersebut bukanlah kebijakan pemerintah daerah melainkan program pemerintah pusat.
“Vaksin memang diprogramkan dari pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Jadi tidak ada anggaran khusus vaksin yang disiapkan daerah di pembahasan APBD 2021. Pengadaan vaksin ditanggung oleh pemerintah pusat,” beber Sulkarnain, Rabu (02/12/2020).
Ia mengungkapkan, peran daerah terkait vaksin hanya sebatas mensuport pemerintah pusat dari sisi mensukseskan proses menyadarkan masyarakat.
“Makanya kita akan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga nanti kalau vaksinnya sudah ada, masyarakat tidak menolak untuk divaksinasi. Karena ini penting untuk mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.
Terkait jumlah vaksin yang akan didapatkan Kota Kendari, Sulkarnain belum mendapat informasi atau arahan dari pemerintah pusat. Pasalnya, pemkot dalam posisi menunggu karena produksi vaksin masih menunggu berapa kapasitas yang ada di daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kendari H. Subhan membenarkan bahwa dalam pembahasan APBD tahun 2021 tidak pernah membahas soal pengadaan vaksin, ataupun anggaran khusus yang disiapkan untuk mendapatkan vaksi tersebut.
“Sejak rapat biasa antara DPRD dan pemerintah kota hingga rapat paripurna, memang tidak ada yang bahas kalau vaksin yang akan adakan adalah daerah,” kata Subhan.
Sebelumnya, Jubir Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Kendari, dr. Algazali Amirullah mengatakan, vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dan ditahap awal diperuntukkan bagi garda terdepan dengan resiko tinggi seperti tenaga medis, relawan Covid-19 dan para relawan yang bersedia untuk di vaksin perdana.
“Vaksinasi Covid-19 akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) RI berdasarkan hasil uji klinis di luar negeri atau di Indonesia serta di tahap awal diperuntukan bagi garda terdepan dengan resiko tinggi,” kata dr. Algazali.
dr. Algazali tak menyebut detail waktu pelaksaan vaksinasi massal itu. Yang jelas kata dia, pemberian vaksin bakal dilakukan setelah vaksin lolos uji klinis dan mendapatkan registrasi dari BPOM yang diprediksikan sekitar tahun depan. “Kita masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Insya Allah vaksin yang dihasilkan nanti aman juga menyehatkan,” ujarnya.
Kendati demikian, dr. Algazali meminta seluruh masyarakat Kota Kendari untuk tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan agar bisa mencegah dan terhindar dari penularan Covid-19.
“Hanya dengan mematuhi Protokol Kesehatan, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak amanlah kita bisa mencegah bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata dr. Algazali.
Ia pun meminta masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya alias hoaks tentang calon vaksin Covid-19 yang sampai saat ini uji klinisnya masih berlangsung.
“Diharapkan juga masyarakat lebih memahami jenis-jenis kekeliruan informasi, disinformasi, dan misinformasinya,” kata dr. Algazali.
Laporan : Hani
Editor : MA
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
