Kendari, Sultrademo.co – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pembangunan daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) usai mengikuti sesi strategis bertema “Public Private Partnerships: Insights on Governance and Sustainability with Applications in Indonesia and Singapore,” Sabtu, (15/11/2025).
Sesi ini membuka wawasan para peserta KPPD mengenai bagaimana PPP dapat menjadi motor percepatan pembangunan yang inovatif, efisien, dan berorientasi keberlanjutan.
Sesi PPP dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) memberikan pemahaman mendalam bagi para peserta mengenai pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta sebagai instrumen pembangunan modern. PPP dipandang bukan hanya sebagai alternatif pembiayaan, tetapi sebagai mekanisme tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi, efisiensi biaya, serta pembagian risiko yang adil.
Dalam pemaparannya, para pemateri menyoroti relevansi PPP bagi Indonesia yang tengah menghadapi meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan tuntutan layanan publik yang semakin kompleks. Skema KPBU kini banyak diterapkan di berbagai sektor, mulai dari transportasi, energi, air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga fasilitas sosial.
Para peserta mencatat sejumlah perkembangan penting, termasuk meningkatnya kesiapan proyek KPBU berkat penguatan project development facility oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, serta semakin terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan kota.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama terkait penataan kelembagaan daerah, kejelasan regulasi teknis, hingga integrasi aspek keberlanjutan dalam setiap tahapan proyek. Para peserta menilai bahwa keberlanjutan harus ditanamkan sejak tahap perencanaan proyek, bukan menjadi elemen tambahan setelah proyek berjalan.
Singapura turut menjadi contoh negara yang sukses menjalankan PPP berkat tata kelola yang kuat, evaluasi kinerja yang transparan, serta integrasi teknologi rendah karbon dalam infrastruktur. Pendekatan whole-of-government di negara tersebut dianggap relevan bagi pemerintah daerah di Indonesia yang ingin memperbaiki tata kelola proyek PPP.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menilai pembelajaran dari sesi ini sangat bermanfaat bagi arah pembangunan Kota Kendari. Ia mencatat beberapa peluang yang bisa segera dikembangkan, seperti mendorong KPBU untuk pengelolaan sampah, revitalisasi ruang kota, pengembangan fasilitas publik, hingga implementasi smart city.
Selain itu, Siska menekankan pentingnya kesiapan proyek yang komprehensif—mulai dari studi kelayakan, desain teknis, hingga pemetaan risiko—serta peningkatan kapasitas ASN dalam penyiapan dan pengawasan pelaksanaan PPP.
“Pembelajaran dari KPPD ini sangat relevan dengan arah pembangunan Kota Kendari yang menekankan tata kelola yang bersih, inovatif, dan berbasis keberlanjutan,” ujarnya.
Melalui sesi ini, para kepala daerah peserta KPPD memperoleh wawasan strategis yang dapat langsung diimplementasikan dalam pengelolaan pembangunan daerah. PPP dinilai sebagai alat penting untuk mempercepat pembangunan kota, meningkatkan layanan publik, dan memastikan pembangunan berjalan lebih berkelanjutan.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
