Kendari, Sultrademo.co – Upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bakal membentuk Pokja.
Pembentukan Pokja (kelompok kerja) dalam rapat ini mengenai usulan pembangunan salah satu retail di Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
Seperti yang diutarakan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Kendari Erlis Sadya Kencana, usulan pembangunan itu berdasarkan hasil kajian tata ruang tidak sesuai dengan Keterangan Rencana Kota (KRK) Kota Kendari.
“Berdasarkan kajian tata ruang, sebenarnya yang mereka ajukan itu lebih besar gudangnya daripada tokonya sendiri, sementara dalam Keterangan Rencana Kota (KRK) nya kita, gudangnya tidak boleh lebih besar daripada tokonya, ” ujarnya, Kamis (5/01/2023).
Erlis menyebut, kompensasi itu dapat berupa penyediaan fasilitas publik seperti penyediaan lahan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang sifatnya publik, pembangunan infrastruktur atau menyediakan jalur pesepeda untuk yang terintegrasi dengan angkutan umum.
Namun, penyediaan fasilitas publik ini harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya yaitu, memenuhi kemampuan data dukung tanah atau lahan yang bakal digunakan untuk perencanaan.
“Tidak melanggar peraturan zonasi yang ditetapkan dalam pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang serta mempertimbangkan standar kebutuhan sarana dan prasarana kepentingan umum,” tambahnya.
Dalam rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala dan Asisten II Sekretariat daerah (Sekda) Kota Kendari Susanti.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
