Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam memperkuat capaian kinerja berbagai program strategis nasional dan daerah, mulai dari pendidikan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, hingga pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
Dalam pemaparan capaian kinerja yang berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, sejumlah program nasional seperti Sekolah Rakyat, pembangunan 3 juta rumah, serta perluasan akses pendidikan terus dikawal implementasinya di daerah.
Melihat capaian tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menekankan pentingnya evaluasi berbasis data agar setiap program tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar terukur dampaknya bagi masyarakat.
Untuk indikator kemiskinan, Kota Kendari disebut menunjukkan tren penurunan. Meski data resmi tahun 2025 masih menunggu pembaruan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Wali Kota meminta seluruh dinas teknis untuk aktif berkoordinasi agar pembaruan data dapat dilakukan secara berkala.
“Jangan hanya melaksanakan program, tapi kita harus tahu capaian dan tolok ukurnya. Di mana kelemahan kita, di mana yang harus diperbaiki. Jangan sampai kita merasa selesai lalu berhenti,” tegasnya, Kamis, (05/02/2026).
Dibandingkan daerah lain di Sulawesi Tenggara, persentase kemiskinan Kota Kendari berada di kisaran 0,6 persen, lebih tinggi dari Buton Tengah yang berada di angka 0,39 persen. Namun, sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar, capaian Kendari dinilai masih cukup baik dan menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, isu pengangguran menjadi perhatian serius. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran pada 2025, yang dinilai sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemerintah menegaskan bahwa kondisi ini harus direspons dengan langkah konkret dan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu potensi besar yang disoroti adalah keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap dapur MBG diperkirakan mampu menyerap 50 hingga 70 tenaga kerja, sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.
“MBG ini multiplier effect-nya besar. Mulai dari tenaga kerja, pedagang, hingga penyedia bahan baku. Harusnya bahan-bahan dibeli dari pedagang lokal, bukan dari luar daerah seperti Makassar,” ujarnya.
Saat ini, dapur MBG telah beroperasi di seluruh kecamatan dengan jumlah mencapai puluhan unit. Namun, masih banyak potensi tenaga kerja lokal yang belum terserap karena kurangnya sinergi dan tindak lanjut dari data yang sudah dimiliki pemerintah.
Pemerintah Kota Kendari sebenarnya telah melakukan pendataan hingga tingkat kelurahan, termasuk pemetaan minat dan bakat masyarakat, seperti keterampilan bengkel, salon, menjahit, hingga kuliner. Sayangnya, data tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau ada yang buka usaha atau dapur MBG, tinggal ambil data dari kelurahan. Siapa yang siap kerja, langsung masuk. Jangan hanya kumpulkan data, tapi manusianya tidak diberdayakan,” tegas Wali Kota.
Ke depan, Wali Kota mendorong kolaborasi lebih kuat antara Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta OPD terkait lainnya untuk menciptakan peluang kerja berbasis potensi lokal.
“Masalah ini tidak bisa ditunda. Kalau ditunda, akan menumpuk. Tergantung kita mau selesaikan sekarang atau besok,” pungkasnya.









