Kendari, Sultrademo.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menggelar acara buka puasa bersama dengan para wartawan di sebuah warung kopi di Kota Kendari, Minggu (25/4).
Sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tampak hadir mendampingi Gubernur antara lain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basiran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Asrun Lio, dan Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Yusmin.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur memberikan kesempatan para wartawan untuk menyampaikan segala uneg-unegnya secara bebas dan lepas.
“Jika ada masalah eksternal atau internal di pers, mari kita bahas. Kita bebas dan lepas saja berdiskusi. Kita duduk dengan penuh rasa keikhlasan dan tanggung jawab untuk kepentingan Sultra,” ujar Gubernur mempersilakan wartawan.
Tak menunggu lama, tiga orang wartawan langsung memaparkan pertanyaannya. dimana, penanya pertama membahas tentang kendala yang dihadapi para wartawan ketika hendak melakukan konfirmasi sebuah pemberitaan kepada pejabat pemprov.
Dijawab oleh Gubernur, bahwa jika ada pejabat yang tidak mau dihubungi atau menanggapi pertanyaan wartawan, segera laporkan.
“Tiga pejabat saya ini (asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga) bersama dengan anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) adalah LO (liaison officer/penghubung untuk koordinasi dan komunikasi) saya. Lapor saja ke mereka,” tegas Gubernur.
Wartawan tersebut pun berharap, demi terciptanya keberimbangan pemberitaan, para pimpinan instansi di pemprov seyogyanya lebih tanggap dan responsif ketika dihubungi wartawan.
Pertanyaan kedua, menyangkut kasus dugaan fraud (penggelapan) yang mengakibatkan kerugian Bank Sultra cabang Konawe Kepulauan. Sementara itu, untuk persoalan ini, Gubernur menyerahkannya pada pihak berwajib untuk mengusutnya secara tuntas.
Pada prinsipnya, kata Gubernur, jika menyangkut persoalan hukum, maka harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pihaknya tidak bisa mereka-reka mengenai siapa-siapa yang terlibat.
“Itu merupakan kewenangan penuh aparat penegak hukum, sehingga jika ada yang ingin mengetahui lebih dalam terkait hal tersebut, silahkan wartawan mempertanyakannya langsung ke pihak kepolisian,” Jelas Gubernur.
Untuk pertanyaan ketiga, menyangkut rencana perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas. Menurut wartawan tersebut, isu ini sensitif dan bisa berkembang menjadi kontraproduktif karena dinilai hendak menghilangkan jejak pembangunan gubernur sebelumnya, yaitu Nur Alam.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan bahwa sebenarnya itu masih sebatas wacana yang belum benar-benar final. Itu merupakan diskusi-diskusi kecil yang merespon berbagai masukan mengenai perlunya nama tokoh-tokoh Sultra untuk digunakan sebagai nama pada fasilitas-fasilitas publik, termasuk rumah sakit.
Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkenalkan tokoh-tokoh Sultra ke spektrum yang lebih luas, antara lain para mantan gubernur seperti Abdullah Silondae, Eddy Sabara, dan Alala, serta Supu Yusuf, salah seorang tokoh pejuang kemerdekaan, dan para tokoh lainnya.
Selain itu, merujuk pada nama Bahteramas, menurut Gubernur, itu adalah nama program. Di mana-mana di Indonesia, nama program itu tidak pernah menjadi nama untuk fasilitas publik.
“Bahteramas itu adalah nama program.
Kendatipun demikian, jika memang masyarakat Sultra tetap berkeinginan agar RSUD Bahteramas tetap menggunakan nama itu, Gubernur juga tidak mempermasalahkannya,” Tandasnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
