Bandung – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara menyuarakan dukungan terhadap rencana pemekaran Kepulauan Buton menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam forum Kongres Nasional XXII GMNI yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat.
Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menyampaikan langsung aspirasi tersebut saat menyampaikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI periode 2019–2022.
“Di forum terhormat ini, di Gedung Merdeka, kami ingin menyampaikan gagasan dan isu-isu strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara, khususnya pemekaran Kepulauan Buton,” ujarnya, Sabtu, (26/7/2025).
Rasmin menegaskan bahwa ini merupakan momentum penting untuk mengonsolidasikan isu-isu daerah agar mendapat perhatian di tingkat nasional. Ia berharap DPP GMNI ke depan dapat memberi atensi kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan aspirasi pemekaran Provinsi Kepulauan Buton.
“Sebagai organisasi nasional, GMNI berkomitmen menjadi saluran aspirasi rakyat demi memperkuat pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan pemerataan kesejahteraan di seluruh sektor, mulai dari ekonomi, sosial, politik hingga kebudayaan,” tambahnya.
Senada dengan Rasmin, kader GMNI asal Buton, Dhira Adiyatma Jaya, juga menekankan pentingnya langkah konkret dalam perjuangan pemekaran ini.
“Wacana pemekaran tidak boleh hanya jadi diskusi kosong. Harus ada gerakan bersama untuk mewujudkan harapan masyarakat Kepton,” tegas Dhira.
Dukungan terhadap pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Buton juga datang dari pemerintah daerah. Sebelumnya, Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim mengungkapkan bahwa Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk mendukung proses pemekaran Kepton.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Wakatobi (KKW) yang digelar di Baruga Kotamara Baubau pada Minggu, 4 Mei 2025.
“Pak ASR yang bahkan bukan berdarah Kepton, sudah mencanangkan Rp1 triliun demi terwujudnya Kepton. Kita punya birokrasi tangguh, tokoh-tokoh kuat di Jakarta, hingga akademisi berkaliber nasional. Tidak ada alasan lagi mengatakan Kepton tidak bisa terbentuk,” ujar Yusran.
Dukungan politik juga terlihat solid, dengan adanya sinergi antarpemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton seperti Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, hingga Bombana.
Dengan kuatnya dukungan lintas sektor dan pemangku kepentingan, pembentukan Provinsi Kepton dinilai bukan lagi sebatas wacana.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut mengawal proses ini. Bila ada kendala atau penyimpangan, masyarakat harus berani bersuara,” tutup Wali Kota Baubau.
Di akhir pernyataannya, Rasmin Jaya kembali menegaskan bahwa pemekaran Kepulauan Buton akan membawa banyak manfaat, antara lain peningkatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Laporan : Tim Sultrademo.co
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
