Kendari, Sultrademo.co – Investasi dan hilirisasi terus menjadi motor penggerak ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun, di balik geliat industri dan pertumbuhan ekonomi tersebut, ada pertanyaan yang tak kalah penting: sejauh mana masyarakat Sultra benar-benar menikmati manfaatnya
Pertanyaan itu mengemuka dalam kegiatan literasi statistik yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2026, dengan tema “Membangun Literasi Statistik untuk Memahami Kondisi Sosial Ekonomi Sulawesi Tenggara.”
Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan, nilai investasi yang masuk, maupun berkembangnya aktivitas industri.
Menurutnya, pembangunan juga harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, mulai dari kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, tingkat kesejahteraan, kemiskinan hingga pemerataan manfaat pembangunan.
“Data statistik bukan hanya sekadar kumpulan data, tetapi merupakan gambaran mengenai kondisi masyarakat yang dapat menjadi dasar dalam memahami persoalan, merumuskan kebijakan, serta mengevaluasi capaian pembangunan,” kata Hadi. (Jumat, 25/06/26).
Bukan Sekadar Berapa Banyak Lapangan Kerja
Hadi menilai, perkembangan investasi dan hilirisasi di Sultra perlu dibaca menggunakan data yang lebih komprehensif. Salah satunya melalui indikator ketenagakerjaan.Berdasarkan data BPS yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, pada Mei 2026 terdapat sekitar 1,4 juta penduduk yang bekerja di Sulawesi Tenggara.
Pada periode Februari hingga Mei 2026, sektor perdagangan, pertambangan, dan konstruksi termasuk lapangan usaha yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar.
Namun, menurut Hadi, angka penyerapan tenaga kerja tersebut baru menggambarkan satu sisi dari persoalan.
“Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak tenaga kerja yang terserap, tetapi juga bagaimana kualitas pekerjaan tersebut, bagaimana tingkat pendidikan, apakah pekerjaan yang tersedia bersifat formal atau informal, apakah tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” ujarnya.
Selain itu, aspek penghasilan pekerja juga perlu menjadi perhatian. Sebab, bertambahnya jumlah pekerja belum otomatis menunjukkan meningkatnya kesejahteraan apabila kualitas pekerjaan dan pendapatan yang diterima belum memadai.
BPS mencatat, jumlah pekerja formal di Sultra pada Mei 2026 mencapai sekitar 567 ribu orang, meningkat dibandingkan Februari 2026 yang berada di kisaran 534 ribu orang.
Kemiskinan Turun, Tapi Kesenjangan Kota-Desa Masih Terlihat
Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah kemiskinan.Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara tercatat 10,02 persen, atau sekitar 293,4 ribu orang. Angka tersebut menurun dibandingkan September 2025.
Namun, jika dilihat berdasarkan wilayah, terdapat perbedaan yang cukup mencolok.
Persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan pada Maret 2026 tercatat 12,83 persen, sementara di wilayah perkotaan sebesar 6,17 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembangunan perlu dilihat secara lebih luas, termasuk dari sisi pemerataan antarwilayah.
“Pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pemerataan merupakan bagian dari fokus yang saling berkaitan,” kata Hadi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membaca data secara utuh dan tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu atau dua indikator.
BPS: Jangan Hanya Melihat Angka, Pahami Ceritanya
Hadi mengatakan, kemampuan membaca statistik menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi.
Masyarakat tidak hanya dituntut mengetahui angka, tetapi juga memahami konteks di balik angka tersebut. Kesalahan membaca indikator dapat menyebabkan informasi yang disampaikan kepada publik menjadi tidak utuh bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Literasi statistik tidak hanya diperlukan oleh pemerintah maupun kalangan akademisi, tetapi juga oleh insan pers, mahasiswa serta masyarakat luas,” katanya.
Menurut Hadi, masyarakat dengan literasi statistik yang baik akan lebih mampu membedakan antara angka, interpretasi, dan kesimpulan. Dengan demikian, data dapat digunakan secara lebih bertanggung jawab.
BPS Bangun Kolaborasi untuk Perkuat Budaya Statistik
Melalui kegiatan literasi statistik HSN 2026, BPS Sultra juga mendorong terbangunnya kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, akademisi, insan pers, mahasiswa, dan masyarakat.
Hadi berharap data yang dihasilkan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.
“Semakin banyak pihak yang mampu membaca data statistik secara kritis, menggunakan sumber data yang tepat, serta menyampaikan informasi statistik kepada masyarakat secara akurat dan bertanggung jawab, maka semakin kuat pula budaya statistik yang kita bangun,” ujarnya.
Peringatan Hari Statistik Nasional yang jatuh pada 26 September disebut menjadi momentum untuk kembali meneguhkan pentingnya statistik dalam kehidupan masyarakat dan proses pembangunan.
Bagi Sultra, tantangannya bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi tetap bergerak, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut memiliki dampak yang nyata dan luas.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
