Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari meraih penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara sebagai pemerintah daerah dengan inisiatif perlindungan pekerja rentan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) terbanyak se-Sulawesi Tenggara tahun 2026.
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, dalam Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara untuk percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Kendari dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan melalui kolaborasi dengan dunia usaha.
Melalui program TJSL/CSR, Pemkot Kendari mendorong keterlibatan sektor swasta untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang memiliki risiko sosial dan ekonomi, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Ramadhan, mengungkapkan bahwa jumlah pekerja yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara mencapai 378.274 orang atau 32,12 persen dari total potensi pekerja, berdasarkan data per 15 November 2026.
Sementara itu, target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) tahun 2026 mencapai 835.802 pekerja atau 70,97 persen.
“Angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara,” katanya.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat langkah percepatan perlindungan pekerja.
Upaya tersebut antara lain melalui kepastian alokasi anggaran dalam APBD 2027, validasi data sasaran, penguatan regulasi, serta memastikan status kepesertaan pekerja tetap aktif.
“Pentingnya memberikan perhatian khusus kepada kelompok pekerja rentan, mulai dari petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM, pekerja informal hingga pekerja harian lepas,” tegasnya.
Selain itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu diperluas kepada tenaga kerja yang terlibat dalam proyek jasa konstruksi pemerintah agar memperoleh jaminan selama menjalankan pekerjaan.
Bagi Pemkot Kendari, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan dunia usaha dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap semakin banyak pekerja, khususnya kelompok rentan, mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian sehingga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja dapat lebih terjamin.
 






