Ekspor Sultra Tembus Rp50 Triliun, Bea Cukai Dorong Produk Lokal Mendunia Tanpa Perantara

Ketgam : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kendari, Taufik Sapto Harsono

Kendari, Sultrademo.co – Potensi ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat mencapai sekitar 3 miliar dolar AS atau hampir Rp50 triliun per tahun. Namun, sekitar 98 persen nilai ekspor tersebut masih didominasi sektor pertambangan, sementara kontribusi sektor non-tambang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kendari, Taufik Sapto Harsono, dalam sebuah kegiatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Menurut Taufik, sebagian besar aktivitas pertambangan berada di luar Kota Kendari. Sementara itu, sektor non-tambang yang digerakkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Kendari mulai menunjukkan perkembangan positif.

Produk UMKM yang telah mendapatkan pendampingan kini mencatatkan nilai ekspor mencapai 20 juta dolar AS atau sekitar Rp450 miliar. Nilai tersebut dinilai masih berpotensi terus meningkat.

Taufik mengatakan, salah satu tantangan yang perlu segera diatasi adalah masih banyaknya produk unggulan Sulawesi Tenggara yang diekspor melalui perantara atau broker di Surabaya, Makassar, dan Jakarta.

Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas ekspor dan pencatatan nilai ekonomi tidak sepenuhnya tercatat melalui daerah asal produk. Akibatnya, sebagian manfaat ekonomi, termasuk potensi penerimaan dan dana bagi hasil, justru tercatat di daerah tempat perantara berada.

“Produk unggulan Sultra sebenarnya sudah diekspor, tetapi masih melalui perantara. Karena itu, kami terus mendorong agar produk Sultra dapat diekspor langsung dari wilayah kita sendiri,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, ketergantungan terhadap sektor pertambangan perlu diantisipasi karena sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbarui dan suatu saat akan habis.

Karena itu, pengembangan sektor non-tambang harus menjadi perhatian bersama agar Sulawesi Tenggara memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bea Cukai terus memperkuat sinergi dengan Karantina, KSP, dan Pelindo guna memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya dalam mendorong ekspor langsung dari Sulawesi Tenggara.

Di sisi lain, Taufik mengungkapkan total penerimaan negara yang berhasil dihimpun di Sulawesi Tenggara mendekati Rp5 triliun setiap tahun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan Bea Cukai lebih dari Rp500 miliar dan penerimaan perpajakan sekitar Rp4 triliun lebih.

Menurutnya, penerimaan negara tersebut sebagian besar dikembalikan kepada daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, nilai anggaran yang diterima daerah jauh lebih besar dibandingkan kontribusi penerimaan langsungnya, berkat mekanisme subsidi silang antarwilayah.

Ia menambahkan, cakupan pelayanan KPPBC Kendari tidak hanya meliputi Kota Kendari, tetapi juga menjangkau sejumlah wilayah lain, seperti Konawe, Kolaka, hingga Baubau.
Di wilayah tersebut, Bea Cukai turut mendukung kelancaran aktivitas ekspor-impor, terutama yang berkaitan dengan kawasan industri dan smelter.

Sementara di Kota Kendari, Bea Cukai juga mendapatkan dukungan dari Polres dan Detasemen Polisi Militer (Denpom) TNI dalam pelaksanaan operasi pasar serta kegiatan penindakan bersama.

Taufik berharap, melalui penguatan sinergi antarlembaga dan pendampingan pelaku usaha, produk unggulan Sulawesi Tenggara semakin mampu menembus pasar internasional secara langsung sehingga manfaat ekonominya dapat lebih besar dirasakan masyarakat dan daerah.

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Penulis: Hani
Editor: UL

Pos terkait