Kendari, Sultrademo.co – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari mencatat penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp53,1 miliar hingga November 2026. Capaian tersebut mencapai 161 persen dari target tahunan sebesar Rp33 miliar.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, saat menggelar coffee morning bersama puluhan jurnalis di salah satu restoran di Kota Kendari, Rabu (18/11/2026).
Novrian mengatakan, capaian PNBP tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun tahun anggaran 2026 belum berakhir.
Selain capaian penerimaan negara, Imigrasi Kendari juga mencatat pelayanan 4.735 permohonan paspor untuk berbagai keperluan, mulai dari perjalanan wisata, pendidikan hingga pekerjaan di luar negeri.
“Dari total permohonan tersebut, lima di antaranya ditolak setelah melalui proses wawancara. Penolakan dilakukan karena pemohon terindikasi hendak bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural,” jelasnya.
Untuk meningkatkan akses pelayanan, Imigrasi Kendari juga melaksanakan layanan Eazy Passport dengan 2.300 pemohon, pelayanan paspor khusus bagi enam pasien rumah sakit yang membutuhkan rujukan pengobatan ke luar negeri, serta program Pasporia yang menjangkau 179 pemohon melalui berbagai kegiatan publik.
Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, Imigrasi Kendari telah melakukan 25 tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap warga negara asing (WNA) selama Januari hingga November 2026.
Sejumlah kasus yang ditangani di antaranya deportasi tujuh warga negara China yang terlibat dalam kasus dugaan percobaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), satu warga negara Uzbekistan, dan satu warga negara Pakistan karena melebihi izin tinggal atau overstay.
Selain itu, terdapat penindakan terhadap satu warga negara Turki terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Imigrasi juga menangani kasus warga negara Palestina yang berstatus pengungsi dan membuka usaha di Bali.
Sementara itu, dua warga negara Malaysia yang diketahui bekerja tanpa visa kerja di Kendari telah diproses hukum hingga tahap P21.
Di sisi lain, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Slamet Wahono, mengungkapkan bahwa luasnya wilayah kerja menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan keimigrasian.
Menurutnya, wilayah kerja Imigrasi Kendari mencakup tujuh kabupaten daratan, satu kabupaten kepulauan, dan satu kota. Sementara jumlah personel yang tersedia hanya 101 orang.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pihaknya mengoptimalkan sejumlah inovasi pelayanan berbasis digital dan sistem jemput bola.
Inovasi tersebut meliputi Ikeni Lapak yang memudahkan masyarakat di wilayah jauh, seperti Kolaka dan Kolaka Utara, melakukan pendaftaran layanan secara online.
Kemudian Ikeni Sigap yang terintegrasi dengan fasilitas drive-thru untuk pengambilan paspor, serta Ikeni Yanti atau Melayani dengan Hati yang memberikan pelayanan langsung kepada kelompok rentan, termasuk orang sakit, lanjut usia, dan balita.
Melalui berbagai inovasi tersebut, Imigrasi Kendari berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan keimigrasian secara mudah dan cepat meskipun terkendala jarak geografis.
Dalam kegiatan tersebut, Novrian juga membuka ruang komunikasi dengan insan pers. Ia berharap kritik dan masukan dari jurnalis dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pengawasan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara.
 






