Waspada! 3 Travel Umroh di Kendari Dipantau, Antrean Haji Sultra Tembus 54 Ribu Jamaah

Ketgam : Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, H. Sunardin

Kendari, Sultrademo.co – Masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, masih menjadi perhatian serius. Rata-rata calon jamaah haji harus menunggu hingga 26 tahun untuk mendapatkan giliran berangkat ke Tanah Suci.

Di sisi lain, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh guna mencegah praktik penipuan yang merugikan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, H. Sunardin, dalam sebuah kegiatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kendari.

Sunardin menjelaskan, masyarakat yang mendaftar haji pada tahun ini diperkirakan baru dapat diberangkatkan sekitar 2052 mendatang. Secara nasional, jumlah calon jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu mencapai sekitar 5,7 juta orang.

“Khusus di Sulawesi Tenggara, jumlah calon jamaah haji yang masuk daftar antrean tercatat sekitar 54.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.000 orang berasal dari Kota Kendari,” terangnya Rabu, (18/11/26).

Sementara itu, pada tahun ini Sulawesi Tenggara memperoleh kuota keberangkatan sebanyak 2.063 jamaah. Kota Kendari mendapatkan alokasi sekitar 500 jamaah yang akan diberangkatkan secara bertahap, dengan jumlah sekitar 100 orang dalam setiap gelombang.

Selain persoalan antrean haji, Sunardin turut menyoroti maraknya kasus penipuan berkedok perjalanan ibadah umroh yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Sulawesi Tenggara.

Bahkan, salah satu kasus dugaan penipuan oleh penyelenggara umroh saat ini tengah berproses di Pengadilan Negeri Kendari.

“Tantangan pengawasan umroh cukup besar karena penyelenggaraannya melibatkan pihak swasta,” ungkapnya.

Sejumlah biro perjalanan diduga masih beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari Kementerian Haji dan Umroh, tetapi tetap menghimpun dana masyarakat hingga memberangkatkan jamaah.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Haji dan Umroh telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui skema kerja sama lintas instansi.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik penyelenggaraan umroh ilegal sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin menjalankan ibadah ke Tanah Suci.

Sunardin mengungkapkan, pengawasan di Kota Kendari masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, hanya terdapat 10 petugas yang harus mengawasi sekitar 100 penyelenggara perjalanan umroh yang berbasis di wilayah tersebut.

Meski demikian, pihaknya telah melakukan pemantauan intensif terhadap tiga biro perjalanan umroh. Ketiga travel tersebut juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait aktivitas penyelenggaraannya.

Ke depan, pihaknya berencana menerapkan mekanisme pemeriksaan terpadu dengan mengarahkan seluruh jamaah umroh untuk terlebih dahulu berada di Asrama Haji sebelum keberangkatan.

Skema tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pendataan, pemeriksaan dokumen, serta memastikan legalitas penyelenggara perjalanan sebelum jamaah bertolak ke Tanah Suci.

Sunardin juga meminta dukungan pihak Imigrasi dan Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan bersama di bandara guna memastikan setiap jamaah yang berangkat melalui penyelenggara resmi dan terdaftar.

Upaya pengawasan lintas instansi ini diharapkan mampu menekan praktik penipuan berkedok umroh sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum mendaftar umroh, terutama dengan memastikan biro perjalanan yang dipilih memiliki izin resmi dan tidak mudah tergiur tawaran biaya murah yang tidak masuk akal.

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Penulis: Hani
Editor: UL

Pos terkait