Konawe, – Konsorsium Aktivis Konawe Bersatu menggelar aksi di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Konawe Jum’at (16/10/2020).

Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 09.30 Wita itu dilatarbelakangi adanya pelanggaran di PT Tani Prima Makmur (TPM) yang diduga telah melanggar beberapa UUD

Korlap Aksi NGO Konawe bersatu, Anjarwan mengungkapkan, bahwa kehadiran PT TPM bertentangan UUD no 28 pasal 115 ayat 2 dan PP no 36 tahun 2005. disebutkan bahwa pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

sultrademo

Bukan itu saja, lanjutnya, pelanggaran yang dilakukan PT TPM di UUD nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan UUD nomor 26 tahun 2007 tentang penataan tata ruang serta peraturan pemerintah RI nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB).

Untuk itu, Anjarwan selaku korlap Konsorsium Aktivis Konawe Bersatu mendesak DPRD Konawe melakukan peninjauan ulang terhadap dokumen perusahaan pabrik PT TPM dan mendesak Bupati Konawe segera mencabut dan memberhentikan perusahaan pabrik PT TPM.

“Kami juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup Konawe bersikap tegas dalam meneliti dokumen perusahaan pabrik PT TPM di desa andabia Anggaberi, mendesak PU Konawe untuk transparansi terkait izin mendirikan bangunan ( IMB), dan mendesak Polres Konawe memeriksa dan menyelediki serta memberhentikan segala aktivitas di dalam perusahaan tersebut,” pintanya.

Baca Juga :  KPU Koltim Gelar Rapat Pleno Pemberitahuan Hasil Verifikasi Berkas

“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan melakukan langkah aksi demonstrasi dan upaya hukum sampai perusahaan dimaksud diberhentikan secara total” tegasnya.

Sementara, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Kabupaten Konawe Rasniatin menjelaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab terhadap aduan-aduan yang digelar aksi Konsorsium Aktivis Konawe Bersatu.

Pihaknya mengakui adanya tindakan perusahaan yang mengubah speksifikasi dokumen AMDAL dengan membuat waduk yang keluar dari aturan itu.

“Kami sudah menegur perusahaan PT TPM untuk memperbaiki sungai yang mereka rombak dan meluruskan dan berkordinasi dengan pihak BWS Provinsi yang punya kewenangan tersebut, dan kami meminta kepada perusahaan yang ada di wilayah hukum Konawe agar patuh terhadap aturan-aturan yang ada,” katanya.

Laporan : Jumardin Rumindi

Komentar