Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mendapat dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk program perbaikan rumah tidak layak huni. Dukungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi sosial masyarakat di ibu kota Sulawesi Tenggara (Sultra).
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyambut baik dukungan tersebut. Menurutnya, perhatian dari pemerintah pusat akan mempercepat penanganan masalah sosial di daerah.
“Bantuan pemenuhan sosial di Kota Kendari menjurus ke rumah-rumah tidak layak huni,” kata Siska, Jumat (19/9/2025).
Ia menjelaskan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah menyiapkan data akurat sebagai dasar pelaksanaan program. Data presisi menjadi acuan jumlah rumah yang akan dibantu.
“Alhamdulillah bapak Menteri mengatensi, menyuruh kami menyiapkan data riil, data presisinya berapa rumah yang akan dibantu,” lanjutnya.
Siska menambahkan, Kemensos juga akan menyiapkan dukungan anggaran untuk mendukung pembangunan rumah layak huni. Harapannya, program ini bisa meringankan beban masyarakat yang kesulitan memiliki tempat tinggal layak.
“Kemensos akan meluncurkan anggaran untuk pembangunan rumah tersebut,” ujarnya.
Selain itu, program bantuan sosial lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kendari disebut masih berjalan efektif.
4.954 Rumah Tak Layak Huni
Kepala Dinas Sosial Kendari, Sudirham, mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan data rumah tidak layak huni sejak 2024. Dari hasil pendataan, ada sekitar 4.954 rumah masuk kategori tersebut.
“Untuk program tahun 2025 kami mengusulkan 10 unit yang tersebar di Kota Kendari. Saat ini kami masih menunggu info baik dari kementerian maupun dari provinsi,” jelas Sudirham.
Meski hanya 10 unit yang diusulkan, ia menegaskan penentuan penerima bantuan dilakukan dengan seleksi ketat agar tepat sasaran. Rumah dengan kondisi terparah akan menjadi prioritas perbaikan.
“Nanti kalau di-ACC akan ada tim yang turun melakukan assessment. Peringkat terparah itu yang dilayani,” katanya.
Sudirham berharap program ini bisa jadi pintu masuk untuk realisasi lebih luas di masa mendatang.
“Harapannya 10 unit direalisasikan, tapi itu harus disesuaikan dengan desilnya dan berdasarkan proposal yang masuk,” pungkasnya.
Pemkot Kendari bersama pemerintah pusat berkomitmen menjalankan program perbaikan rumah tak layak huni secara bertahap, menyesuaikan anggaran yang tersedia.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
