Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari mengambil langkah tegas menghentikan kebocoran distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi yang selama ini membuat warga harus merogoh kocek lebih dalam.
Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengerahkan seluruh 65 lurah se-kota untuk turun langsung mengawasi pangkalan, Senin (28/9/2026).
Bertempat di Aula Samaturu Balai Kota, didampingi Asisten I Pemerintahan Adriana dan Kepala Dinas Perdagangan Syarifuddin, Sudirman memberi perintah tanpa kompromi: stok harus diprioritaskan untuk warga, baru boleh ke pengecer.
“Tidak boleh dulu jual ke eceran. Kalau beberapa hari masyarakat sudah tidak ada yang beli dan stok masih banyak, baru diperbolehkan.” katanya.
Masalahnya nyata: Harga Eceran Tertinggi ditetapkan Rp20.000, namun di tingkat pengecer melonjak hingga Rp30.000–Rp35.000.
Penyebabnya, banyak pangkalan langsung mengalihkan stok ke pengecer sebelum warga terlayani.
Ancaman tegas: Pangkalan yang kedapatan berbohong “habis” padahal stok ada, rekomendasi dicabut dan tempat usaha ditutup.
Lurah diminta segera inventarisasi, sekaligus menyiapkan titik pelayanan baru bersama RT jika ada pangkalan yang berulang kali melanggar.
“Kalau bukan kita yang tertibkan, siapa lagi? Tidak mungkin Pertamina turun mengawasi satu per satu pangkalan,” tegas Sudirman.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Syarifuddin mewajibkan setiap pangkalan memasang papan harga Rp20.000 secara jelas.
LPG 3 kg khusus untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan — warga yang membawa KTP wajib dilayani tanpa alasan. Beberapa pangkalan di Kendari sudah dihentikan pasokannya akibat pelanggaran sebelumnya.
“Datang bawa KTP, tidak boleh ditolak. Kalau tidak dilayani, itu pelanggaran dan bisa ditindak,” kata Syarifuddin.
Pemkot mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi agar gas bersubsidi benar-benar sampai ke yang berhak, bukan diambil alih oleh pengecer yang menginginkan keuntungan berlipat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
