Ketgam: Bangunan Milik Sitti Hasna yang disegel Pemkot

Kendari,Sultrademo.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari melakukan penyegelan dua bangunan yang melanggar Perda nomor 15 tahun 2008 tentang Garis Sempadan dan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rabu (11/11/2020).

Ikut hadir dalam penyegelan itu, perwakilan penyidik Polda, Badan Pertanahan Sultra, Asisten II Pemkot Kendari, Kadis PUPR, Kadis PTSP, Bagian Hukum dan Kasat Pol PP Kota Kendari.

Satu bangunan dimaksud milik Sitti Hasna yakni rumah makan Kampung Mangrove yang berada di Sempadan Kali Wanggu jalan ZA Sugianto.

Alasan penyegelan dikarenakan bangunannya bersifat permanen. Selain itu bangunan yang berfungsi sebagai rumah makan tersebut juga merupakan lapangan bulutangkis.

Terkait penyegelan tersebut, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR Andi Renald yang ikut menyaksikan penyegelan mengatakan, bangunan permanen tersebut menyalahi aturan, karena berada di sempadan kali yang berfungsi sebagai daerah resapan. Namun demikian, dia meminta Pemeritah Kota Kendari mengkaji kembali pembongkaran bangunan milik Siti Hasna karena bisa berfungsi sosial.

“Jalankan sesuai aturan, tetap dilakukan penyegelan. Alternatif selanjutnya ada sembilan, pilih yang terbaik, salah satu di situ ada pembongkaran, ada denda ada kompensasi, ada sembilan itu,” katanya.

Baca Juga :  Pengumuman Pemanggilan Tes Swab dan Tes Lapangan Divisi Crew Umum Tahap 3 PT OSS

“Coba dikaji kembali secara mendalam, apa yang terbaik untuk semua dengan mempertimbangkan tiga aspek, aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Ada fungsi sosial di sini olahraga, yang permanen-permanen mungkin ada kompensasi terhadap lingkungan,” tambahnya.

Bangunan Pagar milik H.Anto pemilik warkop terkenal di Kendari

Selanjutnya penyegelan kembali dilakukan pada pagar milik Warung Kopi H. Anto karena melanggar sempadan Kali Wanggu dan berada di atas jalan inspeksi.

Awalnya, H. Anto menolak menandatangani berita acara, karena isi berita acara akan melakukan pembongkaran bangunan gedung, namun setelah dilakukan perubahan maka dengan suka rela dia menandatanganinya.

“Pemerintah kota menyegel pagar (warung kopi) saya, karena dianggap melanggar, karena peraturan daerah itu 50 meter,” kata H Anto.

”Pagar yang dibongkar, jadi kalau bangunan saya itu kalau pemerintah mau membongkar itu harus ada aturan tidak mungkin serta merta,” tambahnya.

Baik H. Anto maupun Siti Hasna bersedia menerima dampak akibat perbuatannya dan bersedia bangunannya dibongkar.

Laporan : Hani
Editor : AK

Komentar