Pemkot Kendari Siapkan Rp10 Miliar, Kejar Target Kepesertaan JKN 100 Persen

Ketgam : Rapat rekonsiliasi iuran peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda di RM Padi Padi

Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari terus berupaya meningkatkan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayahnya. Hingga 1 Juli 2025, dari sekitar 300 ribu penduduk, 98 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN. Namun, hanya 79 persen yang berstatus aktif.

Untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi atas kondisi ini, Pemkot Kendari bersama BPJS Kesehatan Cabang Kendari menggelar rapat rekonsiliasi iuran peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda di RM Padi Padi, Kamis (10/7/2025).

Bacaan Lainnya
 

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kendari, Maman Firmansyah, menegaskan bahwa kesehatan menjadi salah satu prioritas utama Pemkot, di samping pendidikan.

“Ibu Wali Kota merupakan seorang dokter, jadi sangat memahami pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan akses layanan kesehatan bisa terpenuhi,” ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono, menyebutkan bahwa tantangan utama saat ini adalah mendorong tingkat keaktifan peserta agar sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu minimal 85 persen pada akhir 2025.

“Masih ada sekitar 5 ribu penduduk yang belum memiliki kepesertaan JKN, dan banyak juga yang dinonaktifkan karena data kependudukan yang belum valid atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan iuran (PBI),” jelas Rinaldi.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial bersama Dinas Dukcapil tengah melakukan verifikasi dan validasi data penduduk secara intensif. Selain itu, Pemkot Kendari telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk membiayai peserta nonaktif dan penduduk yang belum terdaftar.

“Anggaran ini akan kami optimalkan hingga akhir Desember 2025. Jika dirasa masih kurang, akan kami evaluasi dan pertimbangkan penambahannya dalam APBD perubahan,” tutur Maman.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kota Kendari.

Laporan : Hani
Editor : UL

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait